Pemerintah Harus Lindungi Industri Padat Karya untuk Cegah PHK Massal

AKURAT.CO Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih kerap terjadi membuat indikasi krisis sosial ekonomi mengancam kehidupan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai bahwa PHK merupakan kepedihan yang nyata dirasakan masyarakat.

"Ini bukan hanya soal angka. Ini soal ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang terancam putus sekolah dan masyarakat yang makin terpinggirkan. Badai PHK ini merupakan potret kepedihan yang nyata," katanya, dalam keterangan pers, Selasa (15/4/2025).

Data Kementerian Ketenagakerjaan, dalam dua bulan pertama tahun 2025, lebih dari 18 ribu orang kehilangan pekerjaan.

Sementara, selama awal 2025, cukup banyak diketahui perusahaan besar yang melakukan PHK massal.

Beberapa perusahaan itu termasuk PT Sritex (sebanyak 10.665 pekerja), PT Yamaha Music Product Asia, PT Yamaha Indonesia, PT Sanken Indonesia hingga PT Victory Ching Luh.

Baca Juga: Komisi IX DPR Desak PT Sritex Bayar THR Rp4 Miliar untuk Pekerja yang Kena PHK

Wilayah Jawa Tengah, Riau dan Jakarta mencatat jumlah PHK tertinggi.

Belum lagi jika melihat data PHK yang terjadi sepanjang 2024, di mana sektor industri padat karya menjadi yang paling terpukul.

Yoyok berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap PHK yang menimpa masyarakat.

"Negara harus hadir. Banyak sekali sektor industri yang terpukul akibat beratnya kondisi perekonomian global dan berbagai faktor internal dalam negeri. Khususnya industri padat karya yang harus dilindungi," tutur mantan Bupati Batang tersebut.

Yoyok mengatakan, industri padat karya bukan hanya menghadapi tantangan domestik tetapi juga karena tekanan global.

Termasuk dampak rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan tarif impor yang dikhawatirkan bisa menggerus daya saing ekspor Indonesia, terutama produk tekstil dan manufaktur.

Baca Juga: PHK di Mana-mana, DPR: Jangan Sampai Pabrik Tutup, Pekerja Kelimpungan, Pemerintah Cuma Nonton!

"Jika negara lain memperketat pasar, sementara kita tidak memperkuat fondasi industri dan perlindungan tenaga kerja, maka PHK hanya akan terus berulang," ujarnya.

Oleh karena itu, anggota komisi DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif itu meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.

Menurut Yoyok, beberapa upaya yang bisa dilakukan Negara seperti pemberian insentif bagi industri padat karya.

"Pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan bagi korban PHK agar beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Serta pendidikan maupun pelatihan program vokasi agar industri kreatif dan non-formal dapat semakin berkembang," jelasnya.

Yoyok juga menilai reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu dilakukan agar korban PHK tidak hanya bergantung pada pesangon.

Para pekerja yang terkena PHK harus mendapat pelatihan, pendampingan dan subsidi upah transisi.

Baca Juga: BPJS TK Komitmen Lunasi Hak Pekerja PT Sritex yang Terkena PHK

"Perlindungan terhadap industri padat karya merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Serta memastikan keberlanjutan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia," jelasnya.

Yoyok berharap, pemerintah melalui kementerian terkait dapat menyusun rencana untuk pemulihan ketenagakerjaan secara nasional.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan bukan sekadar mengandalkan pesangon atau program bersifat reaktif, tetapi menciptakan ekosistem kerja baru yang lebih berdaya tahan.

"Negara memiliki peran penting. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak," kata legislator asal Dapil Jawa Tengah X itu.

"Sudah saatnya kita memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar semata, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat. Termasuk perlindungan bagi pekerja industri padat karya," pungkas Yoyok.

Baca Juga: Banyak PHK, Sandiaga Uno Bantu Ciptakan Lapangan Kerja: Konsisten Kunci OK OCE Sukses!