Data Demografi Jadi Kunci Perencanaan Pembangunan yang Inklusif dan Tepat Sasaran

AKURAT.CO Data demografi memiliki peran krusial dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui data yang akurat dan menyeluruh, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan spesifik, serta mengarahkan kebijakan secara lebih efektif, termasuk dalam strategi ketenagakerjaan, layanan perawatan jangka panjang, dan pemerataan akses layanan dasar.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dalam acara side event bertajuk “Demographic Intelligence for Health Equity: Harnessing Data for Inclusive Policies and Universal Coverage” yang diselenggarakan oleh empat regional UNFPA, di sela-sela sidang ke-58 Commission on Population and Development (CPD) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dalam paparannya, Ratu Ayu mengangkat tiga pertanyaan kunci terkait bagaimana pemanfaatan demographic insight dapat memengaruhi strategi nasional dalam bidang ketenagakerjaan, perawatan jangka panjang, serta penyediaan layanan yang merata bagi masyarakat Indonesia.

Ratu Ayu menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menggagas program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya menghadirkan basis data yang lengkap dan akurat.

Baca Juga: LDR dan Kesehatan Mental: Tantangan Emosional di Balik Hubungan Jarak Jauh

Data ini akan menjadi fondasi penting dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran.

“Integrasi DTSEN ke dalam sistem perencanaan kesehatan penduduk akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menargetkan intervensi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia,” jelasnya, dikutip pada Minggu (13/4/2025).

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga turut berkontribusi terhadap DTSEN melalui Pendataan Keluarga, yang menjadi dasar dalam menyusun berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan, dalam dunia kerja.

“Melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Genre Indonesia, kami menyasar generasi muda. Di sisi lain, kami mendorong kebijakan yang mendukung perempuan kembali bekerja pasca melahirkan,” ujarnya.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah pelaksanaan Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), yaitu penyediaan akses yang lebih luas terhadap tempat penitipan anak yang ramah anak.

Program ini bertujuan untuk mendukung kembalinya perempuan ke dunia kerja setelah masa persalinan.

Baca Juga: Kesendirian di Era Modern: Antara Keterasingan dan Ruang Pemulihan Diri

Selain fokus pada usia produktif, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap potensi generasi lanjut usia (silver generation) agar tetap sehat dan produktif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), selain menurunkan angka stunting, juga membuka peluang kerja bagi perempuan, terutama yang terlibat dalam proses memasak, mencuci peralatan makan, dan mengantarkan makanan kepada ibu hamil dan menyusui.

Ratu Ayu juga memaparkan sejumlah program lain seperti Bina Keluarga Lansia dan Lansia Berdaya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia melalui perawatan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan komunitas.

Di samping itu, strategi pembangunan juga difokuskan pada penguatan Kampung KB dengan pendekatan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Ini dilakukan dengan menjamin layanan KB yang responsif gender, berbasis budaya lokal, dan berkualitas tinggi, serta mengintegrasikannya ke dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga: Indonesia Perlu Reformasi Domestik Hadapi Dampak Perang Dagang AS-China

“Program-program ini bersifat padat karya dan dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni membuka lapangan kerja bagi perempuan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan sasaran yang tepat berdasarkan data Pendataan Keluarga dari BKKBN,” tegas Ratu Ayu.

Dengan pendekatan yang berbasis data dan inklusif, diharapkan pembangunan yang dilakukan ke depan mampu menjawab tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan kesehatan secara lebih terarah dan berkeadilan.