BKSAP DPR Minta Parlemen Malaysia Bantu Lindungi Pekerja Migran Indonesia
AKURAT.CO Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menitikberatkan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia kepada jajaran Parlemen Malaysia.
Wakil Ketua BKSAP DPR, Ravindra Airlangga, menyebut bahwa nasib PMI banyak menghadapi sejumlah permasalahan di Malaysia, seperti dikejar-kejar razia aparat.
"Kami sangat berharap bantuan dari Parlemen Malaysia atas nasib para PMI dan anak-anaknya di sini. Mereka kerap dikejar-kejar razia padahal mereka bekerja di Malaysia. Juga nasib anak-anak PMI yang menjadi bagian peserta didik di SB (Sanggar Belajar) pun, kerap dirazia aparat pemerintah," kata Ravindra, dikutip Minggu (16/3/2025).
Baca Juga: Kadin Siapkan Program Perumahan Layak dan Pelatihan Tenaga Kerja Migran
Menanggapi hal ini, Ketua Parlemen Malaysia, H.E Tan Sri Dato' (Dr.) Johari bin Abdul, mengatakan pihaknya terus meningkatkan perlindungan kepada PMI, misalnya peningkatan asuransi, gaji, dan merazia agensi-agensi yang nakal.
"Semua demi perlindungan PMI yang adalah kebutuhan warga kami. Mengenai SBI, kami sangat mendukung pendidikan untuk anak-anak Indonesia," kata dia.
"Tapi kami butuh setidaknya penanggung jawabnya untuk kami ketahui. Karenanya, mesti terdaftar. Toh, kita pernah bermasalah dengan pendidikan. Kasus terorisme lalu bisa menjadi perhatian bersama. Kami sangat concern tentang ini, agar pendidikan sejalan antar pemerintah Indonesia-Malaysia serta menghindari permasalahan-permasalahan sekecil apapun, apalagi sampai kejadian seperti lalu (kasus teror di Bali)," tambahnya.
Dalam kesempatan itu juga, Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, berharap dukungan Malaysia tentang permasalahan regional yang bisa saja menjadi bagian masalah negara Malaysia. Dia juga menyinggung, permasalahan pengungsi Rohingnya.
"Baru saja kami mengadakan FGD dengan Amnesty Internasional tentang Pengungsi Rohingya. Kebijakan Trump (Presiden Amerika) yang menutup Ausaid dan kebijakan tidak manusiawi lainnya jelas-jelas memperparah proses penanggulangan masalah pengungsi. Jadi kami harap pemerintah Malaysia bisa juga menjadi bagian penyelesaian masalah ini," ucap Mardani.
Baca Juga: Moratorium Dicabut, Pemerintah Bakal Kirim 600 Ribu Pekerja Migran ke Arab Saudi
Permasalahan kemerdekaan Palestina, juga tak luput menjadi perhatian dalam diskusi singkat dan padat di kesempatan tersebut.
Dia kembali menjabarkan, bagaimana Indonesia-melalui BKSAP, kerap menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan pencapaian two state policy dalam menyelesaikan konflik di sana.
"Kami kerap mengadakan kegiatan dalam rangka kampanye pembebasan Palestina, baik FGD, Pameran Poto, hingga Run for Palestine. Akan lebih baik, jika kita bisa mengadakan kegiatan bersama, misalnya ASEAN for Palestine, atau setidaknya Malaysia-Indonesia for Palestine berupa FGD atau Zoom session pernyataan bersama," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
