LSI Denny JA: Indonesia Masih Tertinggal dalam Indeks Tata Kelola Pemerintahan

AKURAT.CO Gebrakan besar Prabowo Subianto, seperti Danantara, 70.000 Koperasi Merah Putih, program makan bergizi gratis, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, menghadapi tantangan besar: tata kelola pemerintahan yang masih buruk.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menekankan bahwa tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.

Berdasarkan data terbaru Maret 2025, Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI) yang dikembangkan oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia.

Dengan skor 53,17, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).

GGI merupakan indeks komprehensif yang mengintegrasikan enam dimensi utama:

1. Efektivitas Pemerintahan (25 persen)
2. Pemberantasan Korupsi (20 persen)
3. Digitalisasi Pemerintahan (15 persen)
4. Demokrasi (15 persen)
5. Pembangunan Manusia (15 persen)
6. Keberlanjutan Lingkungan (10 persen)

Baca Juga: Kejari Muba Jemput Paksa Halim Ali

Menurut Denny JA, GGI dikembangkan untuk mengukur kualitas pemerintahan di era digital dan AI.

Indeks ini menggabungkan berbagai ukuran global seperti Government Effectiveness Index, Corruption Perceptions Index, Democracy Index, Human Development Index, Environmental Performance Index, dan E-Government Development Index.

"GGI dirancang agar dapat mencerminkan secara menyeluruh kualitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan global, mulai dari disrupsi digital hingga perubahan iklim," jelas Denny JA, Selasa (11/3/2025).

Laporan tersebut mengungkapkan, rendahnya skor Indonesia disebabkan oleh berbagai hambatan, terutama korupsi yang mengakar dalam politik oligarki.

Contoh terbaru adalah kasus Pertamax Oplosan yang merugikan negara Rp 193,7 triliun, dugaan korupsi pengelolaan 109 ton emas di PT Antam Tbk, dan kasus tata niaga timah dengan kerugian mencapai Rp 271,07 triliun (2015-2022).

Menurut Denny JA, pemberantasan korupsi merupakan syarat utama untuk meningkatkan skor GGI.

"Tanpa upaya serius dan berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi, agenda besar pemerintahan, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digagas Presiden Prabowo Subianto, akan sulit tercapai," tegasnya.

LSI Denny JA juga menyoroti efektivitas birokrasi Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Singapura berhasil dengan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi yang dimulai sejak era Lee Kuan Yew.

India berhasil melalui digitalisasi identitas (Aadhaar) yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi.

Korea Selatan sukses dengan investasi besar dalam pendidikan yang mendorong kemajuan teknologi.

"GGI ini bukan hanya alat ukur, tetapi juga peta jalan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia," ungkap Denny JA.

LSI Denny JA akan terus mengukur GGI secara tahunan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di lebih dari 150 negara. GGI diharapkan menjadi tolok ukur global dalam menilai kualitas pemerintahan.

"Indonesia berada di persimpangan sejarah," tutup Denny JA. "Apakah kita akan memperbaiki tata kelola secara serius, atau kembali terjebak dalam lingkaran stagnasi, tergantung pada langkah strategis pemerintah hari ini."