Prioritaskan Program Unggulan, Presiden Prabowo Terlihat Tidak Ngoyo Pindah ke IKN

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, mengatakan, rencana tersebut masih berpotensi tidak terealisasi sempurna.

Sebab, Presiden Prabowo terlihat lebih memprioritaskan program-program unggulannya. 

"Rencana tersebut bisa saja tidak terwujud bila kantor untuk legislatif dan yudikatif belum berdiri. Sebab, kalau hanya ada kantor eksekutif, maka IKN tentu masih belum layak disebut ibu kota negara," jelasnya kepada Akurat.co, Selasa (11/2/2025). 

Baca Juga: Serba-Serbi Anggaran IKN yang Diblokir

"Jadi, namanya rencana belum tentu akan terwujud. Apalagi saat ini Presiden Prabowo masih fokus untuk mewujudkan program unggulannya," sambung Jamiluddin. 

Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo menganggarkan Rp49 triliun untuk keberlanjutan pembangunan IKN selama 2025-2029.

Anggaran ini dinilai masih terlalu kecil dan berpotensi membuat pembangunan IKN sedikit terhambat. 

Baca Juga: Ketua Komisi V DPR: Pemblokiran Anggaran IKN adalah Kewenangan Pemerintah

"Jadi, ungkapan akan pindah ke IKN tahun 2028 bisa jadi hanya ungkapan politis Prabowo. Ungkapan itu setidaknya agar Joko Widodo tidak kecewa," ujar Jamiluddin. 

Dikatakan politis karena tindakan nyata dalam pembangunan IKN tampaknya hanya berjalan di tempat.

Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang justru memblokir anggaran untuk IKN.

"Jadi, dilihat dari sisi tersebut, kiranya dapat dimaknai, Prabowo tidak terlalu ngoyo untuk pindah ke IKN. Namun sikap itu tentu tak dinyatakannya secara tersurat. Namun dengan anggaran yang terbatas untuk IKN, maka sulit menyatakan Prabowo serius pindah ke IKN tahun 2028," ungkapnya. 

Baca Juga: Eddy Soeparno Ajak Semua Pihak Akhiri Kontroversi IKN dan Ikuti Arahan Presiden Prabowo