Ketua Komisi V DPR: Pemblokiran Anggaran IKN Adalah Kewenangan Pemerintah

Ahada Ramadhana | 11 Februari 2025, 00:00 WIB

AKURAT.CO Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan, pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kewenangan pemerintah, sementara DPR hanya menjalankan tugas legislatif sesuai aturan yang berlaku.

"IKN memang diblokir. Tapi kalau kami di DPR, prinsipnya taat asas. Pagu indikatif itu kan kewenangan pemerintah," kata Lasarus di Gedung DPR/MPR RI, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, penyusunan anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, termasuk terhadap IKN, dianggap sebagai langkah strategis sesuai prioritas pembangunan.

"Presiden melakukan efisiensi, salah satunya menyasar IKN. Mungkin menurut beliau, IKN ini belum dipandang mendesak," ujarnya.

Namun, Lasarus menegaskan bahwa pemblokiran tersebut bukan berarti anggaran untuk IKN dihentikan sepenuhnya.

"Bukan berarti dihentikan. Anggaran untuk IKN di Komisi II masih ada sekitar Rp6 triliun," jelasnya.

Ia menambahkan, anggaran tersebut kemungkinan besar hanya digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan tertentu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran IKN untuk tahun 2025 telah diblokir.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Realisasi anggaran IKN sementara ini belum ada. Anggaran kita diblokir semua, jadi kalau tanya progresnya ke mana, ya anggarannya juga enggak ada," ujar Dody.

Dody menjelaskan, pemblokiran anggaran ini terjadi karena pemerintah memprioritaskan alokasi dana untuk program lain.

Secara bercanda, ia menyebut salah satu penggunaannya untuk kebutuhan makan siang menteri.

"Progresnya? Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody berkelakar.

#dpr #pemerintah #efisiensi anggaran #IKN #Komisi V