DPR Minta Pemerintah Perkuat Penanganan Kasus PMK yang Kembali Merebak

AKURAT.CO DPR menyoroti kembali merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah mencatat ribuan kasus di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah cepat dan tegas guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kasus PMK yang kembali merebak membutuhkan penanganan lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak ini,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

Abdul Kharis mengapresiasi langkah Kementan, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PMK Nasional, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, dan program vaksinasi hewan ternak.

Namun, ia menegaskan, koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penanganan.

Baca Juga: Pentingnya Tata Kelola dan Kolaborasi Global dalam Pemberantasan Ekstremisme dan Terorisme

“Kerja sama antara pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, penutupan pasar hewan selama 14 hari, disertai disinfeksi, harus dilakukan tanpa toleransi. Langkah ini penting untuk memutus rantai penyebaran,” tegas Abdul Kharis.

Selain itu, Abdul Kharis menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, terkait bahaya PMK dan langkah pencegahannya.

Menurutnya, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman penyakit ini.

“PMK tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan hewan ternak, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar sampai kepada peternak yang membutuhkan.

“Ketersediaan vaksin yang cukup dan distribusi yang tepat sasaran adalah kunci untuk mempercepat pengendalian kasus PMK ini,” jelasnya.

DPR RI, lanjut Abdul Kharis, siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam membasmi penyakit PMK.

Baca Juga: Link Live Streaming Fulham vs Manchaster United Malam Ini 27 Januari, Liga Premier Inggris Tayang Pukul 02.00 WIB

Ia berharap langkah-langkah yang diambil dapat memastikan sektor peternakan tetap kuat dan masyarakat peternak dapat kembali beraktivitas dengan tenang.

“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah menangani kasus PMK ini agar sektor peternakan tetap tangguh dan masyarakat peternak tidak lagi khawatir menjalankan aktivitasnya,” pungkas Abdul Kharis.