Pertama Kali dalam Sejarah, Bupati dan Walikota Bakal Dilantik Presiden

AKURAT.CO Pertama kali dalam sejarah politik dan pemerintahan Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pada tanggal 6 Februari 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. Dia merasa bangga karena akhirnya DPR bersama pemerintah bisa mencetak sejarah karena seluruh kepala daerah akan dilantik presiden.

Di mana, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 164B menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

"Sebagian besar harapan dari aspirasi yang kami terima, Bupati juga berharap dilantik oleh Presiden, jadi mereka ingin juga sekali-kali juga dilantik di Istana, karena selama ini para Bupati hanya dilantik oleh Gubernur dan bahkan kadang-kadang juga dilantik PJ Gubenur," kata Bahtra, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Baca Juga: Mendagri: Percepatan Pelantikan Kepala Daerah Berikan Dampak Positif

Dia menjelaskan, ada tiga alasan kenapa Fraksi Gerindra menghendaki pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu dilantik serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibukota Negara.

"Pertama paling rasional baik dari segi pertimbangan hukum, politik maupun efektifitas pemerintahan daerah, kedua, efisiensi anggaran, dan yang ketiga sinergitas pemerintahan pusat dan daerah," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sudah pula memaparkan kepada Komisi II DPR mengenai landasan yang terukur mengapa seluruh kepala daerah harus dilantik presiden.

"Kenapa kami memilih opsi ini, karena tentu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri Pak Tito sudah menyampaikan sangat lengkap, landasan yuridisnya sudah disampaikan, landasan filosofisnya juga sudah disampaikan, terukur jelas dan tentu juga pemerintah sudah menyampaikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan yang akan dipilih," pungkasnya.