Perketat Kualitas Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis

AKURAT.CO DPR menyoroti adanya kasus keracunan massal murid SD Dukuh 03, Sukoharjo, pada Kamis (16/1/2025) lalu.

Di mana, insiden itu terjadi setelah para murid mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR, Alifudin, menekankan, salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan kontrol kualitas dalam penyediaan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.

"Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat, agar kejadian serupa tidak terulang," katanya, melalui keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).

Alifudin juga meminta agar pihak terkait melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.

"Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin juga menyoroti pentingnya pengawasan dari sekolah, dinas kesehatan serta pihak-pihak berwenang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.

"Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan. Agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini," katanya.

Menurut Alifudin, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.

"Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting dan kejadian seperti ini dapat merusak citra program yang sangat bermanfaat bagi siswa siswi," bebernya.

Selain itu, Alifudin mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian serupa.

"Pemerintah harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan ini, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan keamanan pangan," katanya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas pada setiap program bantuan sosial yang melibatkan pangan.

"Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan dan pihak katering harus lebih diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak hanya karena kelalaian atau kurangnya pengawasan," ujarnya.

Alifudin menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan terus mendorong agar proses investigasi dapat berjalan cepat dan transparan.

"Kami akan terus memantau dan mendesak pihak terkait agar segera melakukan langkah-langkah konkret. Kami berharap peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi momentum untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan," pungkasnya.