Meluruskan Narasi Runtuhnya Rezim Bashar Al-Assad dalam Geopolitik Suriah
AKURAT.CO Jatuhnya pemerintahan Bashar Al-Assad dinilai merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya yang terjadi di Indonesia pada 1998.
Di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.
"Bashar Al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya," kata Kepala Program Studi Hubungan Internasional UIN Jakarta, Robi Sugara, menyampaikan pandangannya terkait situasi geopolitik di Suriah dan dampaknya bagi Indonesia.
Baca Juga: Kemenangan HTS Adalah Milik Rakyat Suriah, Bukan Umat Islam Semata
"Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan," tambahnya.
Namun, Robi mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat muslim, kemenangan para mujahid.
Momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.
"Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi," jelasnya.
Baca Juga: Apa yang Terjadi di Suriah Dampak Konflik Politik Lama, Bukan Masalah Agama
Menurut Robi, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit.
Apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat Suriah, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.
Hal ini diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) masuk ke Damaskus, munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.
Robi mengeklaim bahwa ini adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elite yang ditunjukkan munculnya negara-negara internasional untuk melakukan normalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.
Baca Juga: Indonesia Berharap Rakyat Suriah Memulai Kehidupan Baru
"Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah," katanya.
Oleh karena itu, Direktur Indonesia Muslim Crisis Center ini menyerukan pemerintah untuk meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat terperdaya seperti pada masa munculnya ISIS.
Masyarakat harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.
Baca Juga: Profil Presiden Suriah Bashar al-Assad, Pemimpin yang Kabur dari Damaskus
Selain itu, Robi menambahkan, perlunya pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah.
Hal ini harus dilakukan pemerintah untuk membangun misi perdamaian dan meredam suara kelompok garis keras.
Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.
"Indonesia punya kemampuan itu untuk melakukan diplomasi terhadap Suriah dengan melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan ulama-ulama yang karismatik di Suriah," tandas Robi, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12/2024).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
