Komisi I DPR Minta TNI Turun Langsung Berantas Mafia Judi Online

AKURAT.CO Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memberantas bandar judi online, yang kuat disebut memiliki bekingan di militer.

Dia mengaku, sangat menyayangkan usai mendengar omzet judi online yang mencapai Rp900 triliun, bahkan lebih besar dari anggaran tahunan TNI yang hanya Rp165 triliun.

"Tadi Pak Menhan sempat mengatakan ancaman salah satunya yang non-militer yaitu judi online. Judi online ini persoalan yang semakin serius. Kalau PPATK itu mengatakan omzetnya di 2023 Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun, sementara anggaran TNI cuman Rp165 triliun," kata Sukamta dalam kerja bersama Menhan RI, Panglima TNI, serta seluruh staf angkatan TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Sudah melampaui narkoba, sebagian orang mengatakan aktor-aktor internasional sudah masuk menyusup ke pada aparat," ujarnya menambahkan.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Alwin Jabarti Kiemas Tak Terkait Partai Usai Jadi Tersangka Judi Online

Menurutnya, hanya TNI sendiri yang bisa memberantas judi online tersebut jika benar ada bekingan dari pihak oknum petinggi di TNI. "Saya tidak tahu faktanya, tetapi saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI, kalau TNI serius diterjunkan enggak susah itu menggulungnya," jelas politisi PKS tersebut.

Dia berharap, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bisa langsung berbicara kepada Presiden RI Prabowo Subianto, untuk menugaskan TNI dalam memberantas polemik ini.

"Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judi online ini," tegasnya.

Harapannya, jika TNI bisa memberantas judi online sampai ke akarnya, maka uang sitaan dari judi online yang sangat fantastis itu bisa dialokasikan untuk menyejahterakan prajurit TNI.

"Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan nanti Pak, 20 persen omzet yang digerebek itu dikasihkan TNI untuk kesejahteraan anggota, lumayan kan kalau Rp900 triliun 20 persennya ya itu Rp180 triliun, melebihi dari anggaran APBN," tutup Sukamta.