Menko Polhukam: Setiap Kementerian Harus Punya Backup Data, Ini Mandatori

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto, meminta seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan (backup) data, untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, dikutip Antara, Senin (1/7/2024).

Menurutnya, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan. Kini, Kemenko Polhukam tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.

Baca Juga: Pemerintah Target Data PDNS 2 Pulih Bulan Ini, Begini Caranya

Salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif.

Tidak sampai di situ, Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis dengan mencadangkan data PDNS 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan, cloud cadangan ini secara zonasi, jadi nanti data-data yang sifatnya umum kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," kata Hadi.

Dengan penguatan pencadangan data itu, Hadi memastikan PDNS 2 sudah bisa beroperasi bulan ini sehingga seluruh instansi pemerintah bisa kembali melayani masyarakat.