Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Kena Serangan Siber
AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN), usai terjadinya serangan siber ransomware beberapa waktu lalu.
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Jumat (28/6/2024).
Meski demikian, Yusuf belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Namun, selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.
Baca Juga: PDN Diretas Besar-besaran, Menkominfo Masih Sempat Bilang Alhamdulillah
"Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," imbuhnya.
Dia mengaku, tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, dia juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai.
"Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik)," ujarnya.
Diketahui, pada Senin (24/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Lalu pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
