AKURAT.CO Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian khusus pada Pilpres 2024. Pasalnya, distribusi bansos dianggap sebagai kegiatan terselubung untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menjawab hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan semua kepada pemerintah.
"Soal Bansos itu nanti pak Suhajar Diantoro Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang saya kira bisa memberikan respons," kata Anggota KPU RI, August Mellaz dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia, Rabu (5/6/2024).
Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI itu menegaskan persoalan bansos yang dianggap sebagai salah satu cara memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah disidangkan dan hasilnya juga sudah diputuskan oleh Majelis Hakim MK.
"Isu itu kan juga sempat muncul pada Pemilu 2024 dan menjadi dalil yang diajukan di Mahkamah Konstitusi oleh peserta pemilu," ujarnya.
Menurut dia, pengaturan bansos bukan menjadi ranah KPU yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu. "KPU sangat terlalu jauhlah wilayahnya ke sana," tandasnya.
