BNPT Berkomitmen Ciptakan Pesta Demokrasi yang Aman dan Damai

AKURAT.CO Pemilu 2024 sudah tinggal menghitung hari. Bangsa Indonesia tengah bersiap menghadapi pesta demokrasi lima tahunan yang memilih para pemimpin.
Menyongsong Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari mendatang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen turut serta menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai.
Untuk itu, Kepala BNPT, Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel, mengimbau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Sumatra Utara agar selalu menjaga persatuan.
"Tugas kita adalah menjaga persatuan jangan sampai ada disintegrasi," jelasnya dalam kegiatan Audiensi Kepala BNPT RI Bersama FKPT dan Duta Damai Sumut di Medan yang digelar Rabu (24/1/2024).
Kepala BNPT berpesan agar pilihan yang berbeda tidak menjadi alasan untuk terpecah apalagi menjadi dasar untuk menggunakan kekerasan.
Baca Juga: BNPT Tegaskan Pancasila Fondasi Pemersatu Bangsa
"Silakan pilihan berbeda, tapi tetap jaga kedamaian hindari kekerasan," katanya.
Kepala BNPT menjelaskan bahwa dalam menghadapi pemilu yang bisa berefek polarisasi kepada masyarakat, peran BNPT, FKPT dan Duta Damai adalah menjaga perdamaian dan persatuan dan melawan segala bentuk yang menjurus perpecahan dan menghancurkan.
"Dalam berbangsa dan bernegara kita harus terus menebarkan perdamaian kepada anak bangsa dengan membangun toleransi dan menghormati juga memahami ideologi kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila," jelas mantan Kapolda Sumut itu.
Kepala BNPT mengatakan bahwa saat ini terjadi satu penomena ada sekelompok orang atau paham yang tidak bisa menerima perbedaan, kemudian merasa paling benar, orang lain salah bahkan darahnya halal untuk dibunuh orang ini tidak bisa menerima perbedaan dan selalu menyalahkan.
Padahal, menurutnya, Indonesia merupakan negeri kebangsaan yang dibangun berdasarkan perbedaan, sehingga seluruh anak bangsa bisa duduk bersama dalam damai. Semua itu dibangun berdasarkan perbedaan yang kemudian menyatukan di tengah perbedaan.
"Persatuan dan kesatuan adalah konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi semua," ungkapnya.
Baca Juga: BNPT Usul Napiter Dihukum Sesuai Perubahan Cara Berpikir
Saat ini, lanjut Kepala BNPT, fenomena ajaran intoleransi dan radikalisme ini disampaikan begitu menyakinlan dengan dalil keagamaan dengan jubah keagamaan sebagai justifikasi pembenarnya sehingga nampak menyakinkan inilah yang disebut sebagai radikalisme yang merasa paling benar dan orang lain salah.
Padahal tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan semua agama mengajarkan perdamaian dan memanusiakan manusia.
Kepala BNPT menyampaikan bahwa tahun 2023 patut disyukuri tidak ada kejadian teror. Hal tersebut dikarenakan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Namun pada saat ini terjadi proses radikalisasi yang mengajarkan perbedaan, yang dimulai disebarkan melalui online dan kemudian menyentuh generasi muda. Inilah yang patut untuk diwaspadai.
"Kalau kita tidak menjaga anak-anak terhadap intoleransi maka akan terkadi kehancuran dan selesai peradaban," ujarnya.
Ketua FKPT Sumut, Drs. Ishaq Ibrahim, mengungkapkan, sejatinya telah melakukan berbagai langkah nyata untuk menciptakan pemilu yang damai di Sumut.
"Kita sudah melakukan upaya untuk menciptakan pemilu damai. FKPT selalu memberi pencerahan kepada masyarakat melalui khutbah Jumat, melalui pengajian, remaja masjid hingga karang taruna. Kita berupaya sedini mungkin membendung munculnya ideologi kekerasan," jelasnya.
Baca Juga: Barometer Deradikalisasi, BNPT Ajak Mitra Perkuat Komitmen
Berbeda dengan FKPT, Duta Damai memulai langkah pemilu damai dari media sosial.
"Kami berkampanye di media sosial dengan tagline 'beda pilihan bukan menjadi halangan' tetap kami berusaha bagaimana menciptakan pemilu damai," kata Koordinator Duta Damai Sumut, Dewi Sartika.
Turut hadir mendampingi Kepala BNPT pada kegiatan itu Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy WIdodo; Deputi 2 Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Ibnu Suhaendra; Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris; dan Plt Kasubdit Kontra Propaganda, Letkol Hendro Wicaksono.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









