Mahfud MD: Jangan Golput Cuma Karena Muak Lihat Proses Pemilu

AKURAT.CO Masyarakat Indonesia diimbau turut berpartisipasi atau tidak golput dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan calon wapres Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).

Dalam kesempatan itu Mahfud mendorong publik ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 nanti.

Ia tidak ingin pemilih, terutama pemilih cerdas, seperti mahasiswa merasa apatis sehingga memutuskan untuk golput. 

Sebab, jika pemilih rasional tak mencoblos, bisa jadi yang menang adalah pemimpin yang memiliki track record buruk.

"Jangan golput dengan beralasan muak melihat proses Pemilu ini, karena melihat kondisi politik di tingkat elite," kata Mahfud.

Apalagi pemilih usia muda terbilang cukup besar pada Pemilu 2024 yakni 115,6 juta orang. Artinya, satu suara anak muda sangat penting dan dapat menentukan arah nasib bangsa. 

Memang, lanjut Mahfud, sulit mencari calon pemimpin yang sempurna. Sebab, dia menjamin tidak ada calon pemimpin yang sempurna di segala bidang.

Soal pengawasan pemilu, Mahfud mengajak mahasiswa ikut memantau jalannya proses demokrasi lima tahunan nanti. Bila ada melihat kecurangan jangan menutup mata, ssgera laporkan. Jika perlu, viralkan di berbagai platform media sosial.

"Pemilu ini pesta demokrasi, sehingga harus dilakukan secara netral dan bermartabat. Jika ada yang curang, viralkan saja," ajaknya.

Sebelum menyampaikan materi soal Kepemiluan, Mahfud menegaskan, dirinya hadir sebagai Menko Polhukam, bukan calon wapres. Sehingga, tak akan ada kampanye Pilpres 2024 karena kuliah umum ini bukan politik praktis.

"Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024," ujarnya. 

Dikatakan, materi kuliah umum tentang kepemiluan penting disampaikan kepada publik, khususnya kalangan mahasiswa. Agar Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.

Mahfud juga menjelaskan, butuh penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024. Diingatkan Mahfud, Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh. 

"Pemilu Demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sejalan dengan itu, dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme. Yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial bahkan ikatan agama. 

Karena dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut.

"Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diiinginkan bersama," ujarnya.

Namun, Mahfud menekankan, jangan menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas. Apalagi politik identitas untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain.