Mahfud MD Tahu Perseteruan Elite PBNU Berawal dari Urusan Tambang

AKURAT.CO Polemik internal PBNU yang belakangan memuncak hingga menyeret desakan agar Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari kursi Ketua Umum rupanya memiliki akar persoalan yang jauh lebih dalam.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap bahwa konflik tersebut sebenarnya dipicu oleh perebutan kepentingan terkait pengelolaan izin usaha tambang yang baru diterima PBNU.

Pernyataan Mahfud MD itu disampaikan melalui podcast “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Senin (24/11/2025). Ia menegaskan tidak ingin memihak kubu mana pun, namun ia menyebut akar persoalan sudah sangat jelas.

“Saya sudah bicara ke dalam, itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang. Itu konflik dalam soal pengelolaan tambang, yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, dan berpecah,” ungkap Mahfud.

Baca Juga: Kubu Gus Yahya Bantah Surat Pemberhentian: Bukan Surat Resmi PBNU

Sebelumnya, suhu politik di internal PBNU meningkat tajam setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tertanggal 20 November 2025. Dokumen tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, dan memuat permintaan agar Gus Yahya segera mengundurkan diri dalam tiga hari. Jika tidak, Syuriyah menyatakan akan memberhentikannya secara resmi.

Dalam risalah itu, alasan desakan mundur termasuk tudingan pelanggaran berat, salah satunya karena adanya narasumber “yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional” dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU, serta isu tata kelola keuangan organisasi. Namun Mahfud menilai alasan permukaan itu tidak menjelaskan sumber gejolak yang sebenarnya.

Ia menyayangkan perseteruan ini terjadi ketika masa khidmat kepengurusan 2022–2027 hanya tersisa satu tahun. Ia mendesak agar para elite PBNU mengakhiri konflik dan kembali bersatu.

“Oleh sebab itu, menurut saya, kenapa sih tinggal setahun? Sudahlah, lupakan itu semua. Bersatu sekarang kembali, demi NU. Kita malu-lah urusan tambang begitu,” tegasnya.

Mahfud kemudian mengingatkan ironi sejarah. Pada tahun 2012, ketika dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, ia mengetok palu pembubaran BP Migas karena sarat praktik korupsi. Ia menyebut gugatan pembubaran itu justru datang dari PBNU dan Muhammadiyah.

“Karena dulu begini, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu, saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksanaannya di lapangan itu, sama yang mengevaluasi, korupsinya banyak sekali, sehingga BP Migas saya bubarkan,” jelasnya.

Urusan tambang memang menjadi tema ramai sejak pemerintah memberikan izin usaha tambang kepada PBNU. Sejak itu, dinamika internal makin sensitif, dan sejumlah faksi mulai bersitegang dalam menentukan arah pengelolaan.

Pernyataan Mahfud MD menambah dimensi baru dalam kisruh PBNU, yang sebelumnya dipahami publik hanya berkisar pada isu undangan ke narasumber kontroversial dan dugaan pelanggaran organisasi. Kini, sorotan mengarah pada pertarungan kepentingan bisnis di balik layar.

Baca Juga: Soal Pemberhentian Gus Yahya dari Ketum PBNU, KH Imam Jazuli: Sudah Sangat Jelas, Masih Ada Saja yang Ngeyel

Konflik internal yang menyeret Gus Yahya baru-baru ini juga makin ramai setelah muncul surat Syuriyah PBNU bertanggal 26 November 2025 yang menyatakan ia tidak lagi menjabat Ketua Umum. Dari kubu Tanfidziyah, surat itu dibantah keras sebagai dokumen tidak sah dan tidak memenuhi standar administrasi PBNU.

Dengan adanya tambahan perspektif dari Mahfud MD, gejolak organisasi terbesar umat Islam Indonesia ini tampaknya bukan sekadar perselisihan struktural, melainkan pertarungan kepentingan yang lebih kompleks dan berlapis. Publik kini menunggu langkah berikutnya dari kedua kubu menjelang Muktamar PBNU ke-35 pada 2026.