Kubu Gus Yahya Bantah Surat Pemberhentian: Bukan Surat Resmi PBNU

AKURAT.CO Polemik status Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU semakin melebar setelah Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa surat keputusan yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat ketua umum bukan dokumen resmi organisasi.

Pernyataan itu disampaikan Amin Said pada Rabu (26/11/2025), menanggapi surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang sebelumnya beredar luas.

Amin Said menyebut dokumen tersebut telah diverifikasi secara administratif dan digital, dan hasilnya tidak memenuhi unsur keabsahan.

“Surat resmi PBNU harus ditandatangani oleh empat unsur, yakni Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, serta Sekretaris Jenderal. Dokumen yang beredar tidak memenuhi ketentuan tersebut,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Baca Juga: Gus Yahya Tantang Rais Aam: Mari Kita Selesaikan di Muktamar

Selain tidak ditandatangani pejabat yang semestinya, dokumen itu juga dinilai tidak lolos verifikasi sistem persuratan PBNU. Menurut Amin Said, PBNU kini memiliki mekanisme keamanan berlapis, termasuk stempel digital Peruri, QR code verifikasi di bagian kiri bawah surat, serta footer resmi yang menyatakan bahwa dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Ia menegaskan bahwa surat yang beredar tidak memuat seluruh standar tersebut.

Surat itu juga diketahui memuat watermark “DRAFT”, sehingga menurut PBNU tidak dapat diakui sebagai dokumen final. Pemindaian terhadap QR code yang tercantum pun menunjukkan status “TTD Belum Sah”.

Lebih jauh, sistem verifikasi melalui laman verifikasi.nu.id/surat memberikan keterangan “Nomor Dokumen tidak terdaftar.” Temuan ini, kata Amin Said, memperjelas bahwa surat tersebut tidak memiliki kekuatan administratif apa pun.

Dalam penjelasan resmi PBNU yang tertuang dalam surat nomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 tertanggal 26 November 2025, PBNU menegaskan kembali bahwa dokumen yang beredar tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi.

Amin Said meminta seluruh jajaran pengurus agar tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan dokumen yang belum dipastikan keasliannya.

Baca Juga: Kursi Ketum Dicopot Syuriah PBNU, Gus Yahya Kumpulkan Pengurus Wilayah di Markas PBNU

“PBNU meminta seluruh pihak melakukan verifikasi keaslian surat melalui situs verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner. Keabsahan dokumen PBNU ditentukan oleh prosedur administrasi resmi, bukan oleh beredarnya informasi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kedisiplinan administrasi sangat krusial untuk menjaga ketertiban organisasi dan mencegah simpang siur informasi, terutama di tengah polemik yang kini terjadi antara Syuriyah dan Tanfidziyah.

Keterangan kubu Gus Yahya ini bagian dari rangkaian ketegangan internal PBNU yang sebelumnya memuncak akibat surat Syuriyah PBNU yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, langkah yang kemudian dibantah oleh kubu Tanfidziyah hari ini.