Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Genjot Pelatihan dan Produktivitas

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pendekatan kolaboratif sebagai kunci untuk menjawab kompleksitas tantangan ketenagakerjaan dan produktivitas nasional.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam acara Paradaya Movement 2.0 yang diadakan oleh ParagonCorp, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Tingkat pengangguran masih 4,76 persen dan mayoritas tenaga kerja kita sekitar 57 persen berada di sektor informal,” ujar Yassierli.

Dirinya juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia berlatar belakang pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK, yang mencapai 85%.

“Ini menjadi tantangan besar untuk menyiapkan skill set masa depan,” imbuhnya.

Menurutnya, setidaknya 50% dari keterampilan (skill set) yang dimiliki tenaga kerja saat ini akan menjadi usang dalam 10 tahun ke depan.

Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan lanskap kerja global. Sayangnya, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia saat ini tercatat 10% di bawah rata-rata negara-negara Asia.

“Kita tak bisa berpuas diri dengan capaian saat ini, karena semua itu adalah indikator masa lalu (lagging indicators). Yang harus kita siapkan sekarang adalah leading indicators untuk masa depan,” jelasnya.

Yassierli mengajak semua pihak untuk berpikir lebih strategis dan antisipatif, mengingat ketidakpastian global dan perubahan teknologi yang makin cepat.

“Kita sedang menghadapi kondisi VUCA yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity yang semakin intens,” katanya.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah tengah menyiapkan program apprenticeship nasional, yang akan dibedakan dari program magang konvensional.

“Kami ingin pelatihan dilakukan terlebih dahulu sehingga peserta bisa langsung memberikan nilai tambah kepada perusahaan, bukan menjadi beban,” ungkap Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini memiliki 303 balai pelatihan di seluruh Indonesia dan mengelola skema sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dapat dimanfaatkan secara masif.

Pelatihan ini diarahkan pada empat fokus utama, yaitu pertama Smart Operation & Creative IT Skills, mencakup otomasi, sensor IoT, storytelling, desain konten, dan digital marketing.

Kedua ada Agroforestry, pemanfaatan hutan sosial dan sumber daya alam untuk mengurangi kemiskinan. Ketiga, Green Jobs, termasuk pelatihan tenaga kerja untuk sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Terakhir ada Basic Entrepreneurial Skills yaitu pelatihan yang memungkinkan pekerja mengembangkan kemampuan secara mandiri.

Pemerintah juga tengah melakukan transformasi digital melalui pengembangan Labor Market Information System yang didanai oleh World Bank. Platform ini akan menjadi pusat informasi lowongan kerja, pelatihan, hingga proses sertifikasi secara daring.

“Ke depan, kita tak perlu lagi job fair fisik. Semua informasi akan terintegrasi dalam satu platform digital,” jelas Yasril. Inisiatif ini diharapkan mendorong efisiensi dan transparansi pasar kerja nasional.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah dan kualitas perusahaan di Indonesia sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045. Saat ini, Indonesia baru memiliki sekitar 30 ribu perusahaan besar dan 70 ribu perusahaan menengah.

Jumlah ini dinilai belum cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Transformasi tidak cukup hanya mengandalkan pelatihan ke individu. Kita harus membantu perusahaan-perusahaan agar lebih produktif dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja,” kata Yassierli.

Dirinya menambahkan bahwa gerakan peningkatan produktivitas nasional akan menjadi agenda besar dalam mendongkrak kinerja sektor ketenagakerjaan.

“Kita perlu menggeser paradigma, dari sekadar memberikan bantuan individu ke upaya kolaboratif meningkatkan kapasitas industri. Ini saatnya membangun future practices, bukan sekadar best practices,” tegasnya.