Kopdes Merah Putih, Benteng Rakyat Lawan Rentenir di Desa

AKURAT.CO Pemerintah semakin serius dalam upaya memberantas praktik ekonomi yang menyengsarakan masyarakat desa.

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih adalah langkah nyata untuk melawan rentenir, tengkulak, dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang menjerat rakyat kecil.

"Presiden jelas dan tegas memerintahkan pendirian Kopdes Merah Putih untuk memberantas rentenir, tengkulak, dan pinjol-pinjol yang menyengsarakan rakyat di desa," ujar Budi Arie usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Menurutnya, selama ini masyarakat desa kerap terjebak dalam skema utang berbunga tinggi, baik dari rentenir maupun pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan pinjaman tanpa mempertimbangkan kesejahteraan peminjam.

Baca Juga: Prabowo Targetkan 80.000 Kopdes Merah Putih, Menkop Budi Optimis Tercapai di 2025

Sehingga mengakibatkan, banyak keluarga yang akhirnya terjerat utang hingga kehilangan aset dan penghasilan mereka.

Budi Arie menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya.

Oleh karena itu, melalui sistem koperasi yang dikelola secara transparan oleh masyarakat desa sendiri, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi solusi keuangan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

"Pendirian Kopdes harus melalui mekanisme Musyawarah Desa. Kopdes Merah Putih adalah milik warga desa," tegasnya.

Selain memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga, Kopdes Merah Putih juga akan berperan dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat desa.

Baca Juga: Tim 8 Prabowo dan Jaringan Pemuda Desa Dorong Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih

Tujuannya adalah agar warga lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah tergiur dengan pinjaman berbunga tinggi yang bisa merugikan mereka di kemudian hari.

Dengan target pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih pada 2025, pemerintah optimistis bahwa skema ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memberdayakan ekonomi desa serta membebaskan masyarakat dari jeratan utang yang tidak sehat.