DPRD Jakarta Kawal Tuntutan Mahasiswa Soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

AKURAT.CO Empat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen Jakarta pada Kamis (4/9/2025).

Kedatangan demonstran diterima dengan baik oleh pimpinan dewan beserta beberapa perwakilan dari fraksi, di ruang pertemuan Gedung DPRD Jakarta.

Mewakili DPRD Jakarta, Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan oleh para mahasiswa.

"Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat," katanya.

Baca Juga: Tunjangan Perumahan DPRD Jakarta Tak Ada Urgensi, Pengamat: Mereka Kan Tinggal di Jakarta

Menurut Baco, DPRD Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat bahwa mereka harus hidup merakyat.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta itu juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat, terkhusus warga Jakarta.

Karena itulah, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi.

"Jadi, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Baco.

Baca Juga: Kepgub Diteken Era Anies: Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Jakarta Rp78 Juta per Bulan, Anggota Rp70 Juta

Sementara, terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.

"Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada. Agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," jelasnya.

Baca Juga: Pasukan Putih Jakarta Buka Rekrutmen, Ini Tugas dan Gajinya

Baco juga menyoroti aspirasi mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya.

Dia meminta mahasiswa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Jadi, yang digarisbawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya terutama ya. Oke enggak apa-apa, nanti tetap (ditindaklanjuti). Yang pasti bahwa enggak usah khawatir dan ini boleh dikontrol," katanya.

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang.

Baca Juga: Ima Mahdiah Pastikan Gaji dan Tunjangan DPRD Jakarta Transparan dan Sesuai PAD

Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fokus utama diarahkan ke Perumda Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.

"Jangan hanya mencari keuntungan tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat," kata perwakilan AMPSI, Muhammad Ikhsan.

Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan di BUMD.

Baca Juga: Dapat Gaji dan Tunjangan Fantastis, DPRD Jakarta Didemo Mahasiswa

Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.

"DPRD punya fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas," ujar Ikhsan.