Pemprov Jakarta Rugi Rp55 Miliar Gegara Demo Rusuh

AKURAT.CO Kerusuhan akibat unjuk rasa yang melanda Jakarta beberapa hari terakhir meninggalkan kerugian hingga Rp55 miliar.

Data resmi Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat, puluhan fasilitas umum hancur, mulai dari halte Transjakarta, pintu masuk MRT hingga fasilitas kamera CCTV.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kerusakan paling parah menimpa sebanyak 22 halte Transjakarta.

Baca Juga: Ribuan Kader Gerindra dan Warga Jakarta Gelar Doa Bersama, Bersatu untuk Indonesia Raya

"Dari jumlah tersebut, enam halte terbakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya dirusak dengan aksi vandalisme," ujarnya, usai rapat Forkopimda bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dan Pangdam Jaya, Mayjen Deddy Suryadi, di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

Enam halte yang hangus dibakar massa yaitu Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan Bank DKI, Halte Gerbang Pemuda dan Halte Bundaran Senayan.

Adapun, 16 halte lainnya seperti Bendungan Hilir, Kwitang hingga Kampung Melayu menjadi sasaran pengrusakan dan coretan liar.

Baca Juga: Gas Air Mata Belum Hilang, Jakarta Dipaksa Pulih

Kerugian terbesar ditanggung Transjakarta dengan nilai Rp41,6 miliar, disusul kerusakan MRT Rp3,3 miliar dan infrastruktur lain seperti CCTV Rp5,5 miliar.

"Totalnya Rp55 miliar," kata Pramono.

Meski demikian, dia memastikan seluruh rute Transjakarta sudah kembali beroperasi, meski beberapa jalur mengalami penyesuaian.

Baca Juga: CFD Tetap Dibuka, Gubernur Pramono: Jakarta Aman dan Terkendali

Upaya pembersihan telah dimulai sejak Sabtu (30/8/2025) dan ditargetkan rampung paling lambat pada 8-9 September mendatang.

"Perbaikan akan kita gunakan dana kontinjensi," katanya.

Tidak hanya pemulihan fasilitas publik, Pemprov Jakarta juga menggelontorkan subsidi transportasi.

Baca Juga: Fraksi NasDem Jakarta Temui Pramono, Bahas Operasional RT/RW hingga Transportasi Publik

Masyarakat bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT dan LRT dengan tarif Rp1 mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp18 miliar.

"Kami harus memberikan subsidi agar masyarakat tetap naik transportasi umum," ujar Pramono.

Kepala Humas Transjakarta, Ayu Wardhani, menambahkan bahwa manajemen terus memantau situasi terkini melalui command center.

Baca Juga: Masih Macet, Jakarta Harus Berbenah Jika Ingin Jadi Kota Global

"Keputusan layanan diambil cepat karena kondisi lapangan sangat dinamis," katanya.