Atasi Kemacetan, Anggota DPRD DKI Jakarta dan Pejabat Pemprov Diminta Gunakan Transportasi Umum

AKURAT.CO Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendukung penuh ide untuk mendorong pejabat publik, termasuk anggota DPRD dan ASN, menggunakan transportasi umum di Jakarta.
Ia menilai, ini bukan hanya soal memberikan contoh baik kepada masyarakat, tetapi juga langkah konkret dalam mengatasi kemacetan Jakarta.
"Ini ide yang sangat baik. ASN dan anggota DPRD harus memulai. Jika kita meminta ASN naik transportasi umum, anggota DPRD juga harus ikut serta," ujar William, Kamis (3/4/2025).
William menegaskan pentingnya komitmen anggota dewan dalam hal ini, dan mengusulkan agar mereka meluangkan waktu setidaknya satu hari dalam seminggu untuk menggunakan transportasi umum.
“Ini saatnya anggota dewan berkomitmen. Setidaknya seminggu sehari. Itu cara kita memberi contoh bahwa kita harus mulai naik transportasi umum,” ungkapnya.
Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir Mulai Terlihat
William juga berharap Komisi D yang membidangi transportasi segera merespons ide ini. Menurutnya, kemacetan Jakarta bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi kebiasaan masyarakat yang enggan beralih ke transportasi umum.
“Masalahnya bukan infrastrukturnya, tetapi kebiasaan masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan transportasi umum,” tambahnya.
Fraksi PSI siap mendukung penuh langkah ini, dan William menegaskan pentingnya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam mengurangi kemacetan.
Ia juga mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sesekali menggunakan transportasi umum untuk memberi teladan.
"Ini langkah penting untuk menunjukkan bahwa semua pihak harus terlibat. Gubernur dan Wagub juga bisa sesekali menggunakan transportasi umum," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 4Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 5Prediksi Skor Turki vs Belgia 13 November 2026: De Bruyne Cs Diunggulkan, Tuan Rumah Dibayangi Degradasi
- 6Prediksi Skor Italia vs Prancis 13 November 2026: Mbappe Absen, Siapa Lebih Diunggulkan?
- 7Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 8Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan: Memberi Perintah, Menentukan Target dan Menerima Hasil
- 9Menko Yusril: MPR Tak Perlu Bersidang soal Persetujuan, Mundurnya Gibran Mirip Soeharto
- 10Budi Arie: Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri







