BI Genjot KLM, Insentif Likuiditas Tembus Rp427,5 T

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) mempercepat transmisi pelonggaran moneter ke sektor riil melalui penguatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Hingga minggu pertama Februari 2026, insentif KLM yang telah dimanfaatkan perbankan mencapai Rp427,5 triliun.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menegaskan, penguatan instrumen ini diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah kebutuhan ekspansi kredit.

Baca Juga: BI Rate Ditahan Lagi di 4,75 Persen pada Februari 2026

“Penguatan KLM terus ditempuh untuk turut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring, Kamis (19/2/2026).

Dari total Rp427,5 triliun tersebut, alokasi terbesar berasal dari lending channel sebesar Rp357,9 triliun, sedangkan interest rate channel mencapai Rp69,6 triliun.

Secara kelompok bank, insentif terserap oleh bank BUMN Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,1 triliun.

KLM sendiri merupakan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) yang harus dipenuhi bank di BI. Sejak diperkuat pada 16 Desember 2025, kebijakan ini difokuskan pada dua jalur utama: dorongan penyaluran kredit ke sektor prioritas serta percepatan penurunan suku bunga kredit agar sejalan dengan arah kebijakan moneter.

“Dengan penguatan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” kata Perry.

Baca Juga: BI Perlu Tahan Suku Bunga demi Jaga Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengungkapkan, penguatan KLM mulai menunjukkan hasil konkret pada transmisi suku bunga kredit.

“Kalau kita lihat suku bunga kredit yang eksisting, memang turun tapi sekitar 40 basis poin. Kalau kita lihat yang baru (kredit baru), itu turunnya sudah mencapai 75 basis poin dibandingkan dengan BI-Rate kita yang sejak 2025 kemarin turun 125 basis poin,” jelas Destry.

Menurut dia, insentif KLM yang telah dimanfaatkan setara 4,83 persen dari dana pihak ketiga (DPK), mendekati batas maksimal 5,5 persen. Artinya, masih tersedia ruang sekitar 0,7 persen yang dapat dimanfaatkan perbankan untuk memperoleh tambahan insentif.

“Jadi kami akan terus mendorong bank-bank untuk bisa dan terus menyalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor padat karya, sektor hilirisasi, perumahan, dan seterusnya. Atau juga kepada penurunan dari lending rate itu sendiri,” ujar Destry.

Dari sisi permintaan, BI melihat kinerja korporasi yang terus membaik berpotensi mendorong permintaan kredit. Pada Januari 2026, pertumbuhan kredit tercatat 9,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Sementara dari sisi penawaran, likuiditas perbankan tetap memadai. Rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) per Januari 2026 tercatat 27,54%, sedangkan DPK tumbuh 13,48% (yoy).

Bahkan, masih terdapat potensi kredit siap salur (undisbursed loan) sekitar Rp2.500 triliun yang belum dicairkan.

“Ada undisbursed loan sekitar Rp2.500 triliun yang tentunya ini menunggu waktunya untuk di-disbursed pada saat ada permintaan muncul,” kata Destry.

Dengan ruang likuiditas yang masih longgar dan transmisi suku bunga yang mulai efektif, KLM menjadi instrumen kunci BI untuk memastikan pelonggaran moneter tidak berhenti di pasar uang, melainkan benar-benar mengalir ke sektor produktif seperti pertanian, industri hilirisasi, UMKM, hingga perumahan.