Perubahan Tarif AS Ancam Stabilitas Industri dan Pangan

AKURAT.CO Perubahan kebijakan tarif AS dinilai berpotensi menekan pasar tenaga kerja perkotaan dan struktur produksi domestik, terutama pada sektor padat karya dan pangan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman mengatakan industri berorientasi ekspor cenderung merespons penurunan permintaan dengan mengurangi jam lembur, menghentikan rekrutmen, hingga tidak memperpanjang kontrak pekerja.

Mengutip hasil data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Tekanan pada ekspor berpotensi langsung memengaruhi pendapatan pekerja.

Baca Juga: Tarif AS Picu Volatilitas IHSG dan Rupiah

“Efek paling cepat terlihat pada pasar tenaga kerja, bukan pada pertumbuhan ekonomi agregat,” ujar Rizal.

Di sisi lain, tambahnya, pembukaan impor pangan dan bahan baku memang dapat menekan harga dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan impor dinilai meningkatkan kerentanan terhadap gejolak global.

Sektor peternakan disebut paling sensitif karena sebagian besar biaya produksi berasal dari pakan impor. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi pun mau tidak mau akan meningkat.

Selain itu, pembatasan kuota, tata niaga, hingga ketentuan investasi dan BUMN dalam kerangka ART dinilai membatasi ruang kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas harga dan industrialisasi.

Tekanan pada industri padat karya berpotensi meningkatkan pengangguran perkotaan dan menekan daya beli. Sementara itu, peningkatan impor tanpa penguatan kapasitas produksi domestik dapat melemahkan daya saing jangka menengah.

Baca Juga: Kebijakan Tarif AS Dorong Aset Aman Menguat

Bagi pasar keuangan, pelemahan cadangan devisa dan tekanan rupiah dapat meningkatkan volatilitas serta memengaruhi persepsi risiko investor terhadap Indonesia.

Oleh karena itu, tambahnya, INDEF merekomendasikan respons berbasis daya saing, bukan sekadar kompensasi harga.

"Pemerintah dinilai perlu memperkuat perlindungan industri padat karya, meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta memastikan kebijakan implementasi tetap menjaga nilai tambah domestik," paparnya.

Langkah tersebut dinilai penting agar liberalisasi perdagangan tidak melampaui kesiapan kapasitas produksi nasional dan tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka menengah.