Defisit APBN 2025 Melebar, HSBC: Dampak Program MBG

AKURAT.CO Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan program MBG menjadi sorotan lembaga keuangan global.

Riset terbaru dari HSBC Global Investment Research menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan defisit fiskal Indonesia tahun ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui target pemerintah sebesar 2,78%.

Kondisi ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi awal 2025 yang masih lemah, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang tidak optimal, sementara belanja negara justru meningkat signifikan.

Baca Juga: Program MBG dan KDMP Kian Tertata, Zulhas Optimistis Sektor Pangan Melesat di 2026

Kombinasi antara pendapatan negara yang tertahan dan ekspansi belanja untuk program kesejahteraan sosial, khususnya MBG, membuat tekanan terhadap fiskal semakin nyata dan memunculkan spekulasi bahwa defisit berpotensi menembus batas 3%.

HSBC: Pertumbuhan Lemah Tekan Pendapatan Negara

Chief India Economist and ASEAN Economist HSBC, Pranjul Bhandari, menyebut pelebaran defisit fiskal pada 2025 terutama dipicu oleh lemahnya pertumbuhan PDB nominal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya penerimaan pajak.

“Menurut pandangan saya, kenaikan tajam defisit fiskal pada 2025 terutama disebabkan oleh pertumbuhan PDB nominal yang lemah, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang rendah,” ujar Pranjul dalam konferensi pers HSBC Outlook 2026, Senin (12/1/2026).

Pranjul menilai kinerja ekonomi di awal tahun belum cukup kuat untuk menopang target penerimaan negara yang telah ditetapkan pemerintah.

Belanja Negara Naik, Program MBG Jadi Sorotan

Di sisi lain, pemerintah justru meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial baru. Salah satu yang paling menyedot anggaran adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Pada saat yang sama, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial baru, seperti program makanan gratis. Kombinasi pendapatan yang lemah dan belanja yang tinggi inilah yang mendorong defisit fiskal meningkat,” lanjut Pranjul.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar dan ekonom mulai berspekulasi bahwa defisit fiskal Indonesia berpotensi menembus batas 3% PDB, melampaui ketentuan dalam undang-undang.

Anggaran MBG Melonjak Hampir 5 Kali Lipat

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu faktor krusial dalam lonjakan belanja negara. Pada 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, namun realisasinya hanya Rp51,5 triliun atau 72,5%.

Sementara pada 2025, anggaran MBG melonjak drastis hingga Rp335 triliun, atau hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan agresif ini menandai perubahan signifikan dalam prioritas belanja negara.

Pelebaran defisit APBN 2025 mencerminkan tantangan fiskal di tengah ambisi pemerintah memperluas program kesejahteraan sosial. Program Makan Bergizi Gratis dinilai membawa dampak sosial jangka panjang, namun di sisi lain menambah tekanan terhadap anggaran negara saat penerimaan belum sepenuhnya pulih.

Data APBN 2025: Pendapatan Tertahan, Utang Meningkat

Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92% dari PDB.

Defisit ini terjadi karena realisasi penerimaan negara sepanjang 2025 hanya mencapai Rp2.756 triliun, atau sekitar 91,7% dari target Rp2.865 triliun. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan negara pada 2024 yang masih mencapai Rp2.850 triliun.

Sebaliknya, belanja negara terealisasi sebesar Rp3.451 triliun. Meski baru 95,3% dari target, nilainya melonjak dibandingkan belanja 2024 yang tercatat Rp3.359 triliun.

Pembiayaan Utang Tembus Target

Kondisi ini membuat pembiayaan anggaran negara melonjak signifikan. Hingga akhir 2025, pembiayaan tercatat mencapai Rp744 triliun, atau 120% dari target Rp662 triliun.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pembiayaan utang pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang masih berada di level Rp554,8 triliun.