PM Takaichi Luncurkan Paket Ekonomi Baru untuk Redam Inflasi Jepang

AKURAT.CO Inflasi yang kembali meningkat di Tokyo menjadi ujian awal bagi Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi.

Saat ini pemerintah Jepang bersiap meluncurkan paket kebijakan ekonomi baru untuk menahan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat dan dunia usaha, tanpa menghambat laju pemulihan ekonomi.

Mengutip dari laman bloomberg, data resmi Kementerian Dalam Negeri Jepang menunjukkan, indeks harga konsumen (IHK) inti di Tokyo tidak termasuk makanan segar naik 2,8% pada Oktober 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Baca Juga: Hidup di Jepang vs Korea Selatan, Mana yang Lebih Mengguras Dompet?

Tentunya angka tersebut melampaui perkiraan ekonom yang memperkirakan inflasi sebesar 2,6%, sekaligus menunjukkan tekanan harga yang kian luas di ibu kota.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh berakhirnya subsidi air di Tokyo, yang sebelumnya menekan biaya hingga 34,6% pada September.

Meski begitu, harga energi dan makanan olahan justru sedikit turun. Secara keseluruhan, inflasi Tokyo telah bertahan di atas target Bank of Japan (BOJ) sebesar 2% selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.

Menghadapi situasi ini, PM Takaichi berjanji akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan beban hidup masyarakat.

Dalam sidang parlemen beberapa waktu lalu, dirinya mengumumkan rencana pemotongan pajak bahan bakar, pemberian subsidi tambahan untuk listrik dan gas selama musim dingin, serta peningkatan hibah bagi pemerintah daerah agar dapat memperluas bantuan sosial.

Bahkan pemerintah juga berencana menaikkan batas penghasilan bebas pajak untuk menjaga daya beli rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

“Prioritas kami adalah memastikan harga-harga tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi,” ucap Takaichi dalam pernyataannya di Tokyo.

Baca Juga: Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri Bimbing PMI Jepang Menjadi Wirausaha di Negeri Sendiri

Langkah ini menjadi penegasan arah kebijakan ekonomi Jepang di bawah Takaichi, yang dikenal berpandangan pro-pelonggaran fiskal. Namun sejumlah analis memperingatkan, strategi subsidi dan pemotongan pajak hanya akan efektif dalam jangka pendek jika tidak dibarengi dengan perbaikan produktivitas dan investasi.

Meski inflasi tinggi sering menjadi alasan bagi bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneter, BOJ sejauh ini memilih untuk menahan suku bunga acuan.

Gubernur BOJ, Kazuo Ueda menilai tekanan harga saat ini masih bersifat sementara, sehingga kebijakan moneter ketat justru bisa menghambat pemulihan upah dan konsumsi.

Dengan kombinasi antara dukungan fiskal dari pemerintah dan pendekatan hati-hati dari BOJ, Jepang kini berusaha menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.