Purbaya Manfaatkan AI Untuk Perkuat Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

Langkah ini dilakukan guna meminimalkan praktik ilegal seperti penyelundupan, underinvoicing, dan kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, sistem pengawasan yang dimiliki Bea Cukai saat ini sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi digitalisasi dan kecerdasan data.

 

“Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum sampai pada level di mana saya bisa memantau kapal atau transaksi underinvoicing secara daring. AI-nya belum dikembangkan. Dalam tiga bulan ke depan kami akan menyiapkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai,” kata Purbaya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada Rabu (22/10/2025).

 

 

Dirinya menjelaskan, sistem berbasis AI ini nantinya akan berfungsi untuk menganalisis data ekspor-impor secara real time dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di pelabuhan, bandara, maupun jalur distribusi barang lainnya. 

 

Dengan integrasi data tersebut, Kementerian Keuangan berharap pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

 

Langkah penguatan ini menjadi kelanjutan dari tinjauan Purbaya terhadap Lembaga National Single Window (LNSW) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. 

 

Dalam kunjungan sebelumnya pada Selasa (21/10/2025), Purbaya menyatakan keinginannya untuk menjadikan LNSW sebagai pusat intelijen berbasis teknologi informasi (IT) yang berfokus pada pengawasan perdagangan internasional.

 

“LNSW nantinya akan menjadi semacam think tank yang menyediakan rekomendasi berbasis riset. Kami akan menyiapkan sekitar 10 orang ahli lintas bidang untuk menganalisis potensi kebocoran di sektor perdagangan dan kepabeanan,” ujarnya.

 

Purbaya menambahkan, sistem pengawasan berbasis AI akan diintegrasikan dengan data dari seluruh unit Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai. Dengan integrasi tersebut, ia optimistis penerimaan negara akan meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

 

“Kalau sistem ini benar-benar terintegrasi dan berbasis analitik, penerimaan bea dan cukai akan menjadi jauh lebih efisien daripada sekarang,” tegasnya.

 

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 30 September 2025 mencapai Rp221,3 triliun, atau sekitar 73,4% dari target APBN 2025. Penerimaan ini terutama ditopang oleh kenaikan bea keluar dan cukai.

 

Secara rinci, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp163,3 triliun, atau 66,9% dari target APBN, tumbuh 4,6% meskipun produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) turun 2,9%. 

 

Sementara itu, bea keluar tercatat Rp21,4 triliun, melonjak hingga 477,8% dari target dan tumbuh 74,8% secara tahunan, terutama karena kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

 

Adapun bea masuk mencapai Rp36,6 triliun atau 69,2% dari target APBN, mengalami kontraksi 4,6% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif impor pangan yang lebih rendah serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) oleh pelaku usaha.

 

Purbaya menilai, dengan implementasi sistem AI yang kuat dan transparan, tren penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai dapat meningkat secara berkelanjutan. 

 

“Kami ingin sistem pengawasan ini bukan hanya represif, tapi juga preventif agar kebocoran bisa dicegah sebelum terjadi,” ujarnya.