Capaian Setahun Prabowo di Bidang Ekonomi: Stabilitas Jadi Tumpuan Utama

AKURAT.CO Setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian ekonomi yang relatif solid di tengah tekanan global.

Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2025, dan diproyeksikan tetap stabil di kisaran 5% hingga akhir tahun.

Menurut Chief Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, kinerja tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik.

“Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih tangguh, peningkatan investasi konstruksi, serta kenaikan ekspor manufaktur setelah kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat pada Juli 2025,” ujarnya pada Akurat.co, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Prabowo: Makan Bergizi Gratis Adalah Investasi untuk Masa Depan Bangsa

Dengan laju 5,12%, Indonesia mencatat salah satu pertumbuhan tertinggi di antara anggota G20, melampaui rata-rata global sebesar 3,0% sebagaimana diproyeksikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Dari sisi sektoral, industri manufaktur tumbuh 5,68%, perdagangan 5,37%, dan pertanian 2,03%.

Sektor jasa keuangan, transportasi, dan pariwisata juga memberi dorongan tambahan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Daya dorong utama ekonomi masih berasal dari konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 55% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan bantuan pangan 10 kilogram beras per bulan dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat menengah bawah, sekaligus menjadi bantalan terhadap pelemahan indeks keyakinan konsumen (IKK) yang sempat turun ke level 115 pada September 2025.

Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Realisasi investasi semester I-2025 mencapai Rp943 triliun, meningkat 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh tiga faktor utama.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo: Sosialis yang Seimbangkan Nilai Kapitalisme

Pertama, penanaman modal asing (PMA) di sektor manufaktur dan energi terbarukan, khususnya di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, yang kini menjadi basis ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional.

Kedua, penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat di sektor konstruksi dan properti, seiring percepatan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur transportasi, dan kawasan industri baru.

Ketiga, meningkatnya peran Lembaga Dana Abadi Nasional (Danantara) sebagai lembaga investasi strategis melalui model co-investment bersama investor swasta dan global.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi mencapai 5,8 hingga 7% per tahun, dengan efisiensi investasi (ICOR) menurun menuju 5,5 pada 2027.

Reformasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS), deregulasi, serta perluasan pembiayaan non-APBN lewat Public-Private Partnership (PPP) dan obligasi daerah menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.

Di tengah fluktuasi harga pangan global, inflasi domestik berhasil ditekan. Pada Agustus 2025, inflasi tercatat 2,31%, dan naik sedikit menjadi 2,65% pada September, masih dalam rentang target Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5 ± 1%. Inflasi inti stabil di 2,19%, menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.

Tekanan harga dari kelompok administered prices menurun ke 1%, sementara harga pangan bergejolak akibat kenaikan beras dan bawang merah masih bisa dikendalikan lewat operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang kini mencapai 1,2 juta ton.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 4,6% pada Agustus 2025 terendah dalam dua dekade terakhir.

Pemerintah mencatat penciptaan lapangan kerja baru berasal dari sejumlah program, antara lain padat karya tunai yang menyerap 215 ribu pekerja, program magang bagi 20 ribu lulusan baru, dan insentif pajak untuk sektor padat karya serta pariwisata.

Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp179 triliun dengan bunga rendah 6% juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, memperkuat daya serap tenaga kerja informal.

Meski demikian, Josua menilai masih ada kesenjangan perlindungan sosial antara pekerja formal dan informal.

Kebijakan diskon iuran JKK–JKM bagi pekerja informal (BPU) merupakan langkah baik, namun belum cukup untuk memperluas kepesertaan dan menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial.

Kinerja fiskal dan moneter dinilai tetap kredibel. Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate menjadi 4,75% sejak September 2025 turun 150 basis poin dibanding tahun sebelumnya untuk mendorong ekspansi kredit dan investasi domestik.

Sementara itu, defisit APBN dijaga pada level 2,78% terhadap PDB, masih di bawah batas 3% yang diatur undang-undang.

Pemerintah menyalurkan stimulus “8 + 4 + 5 Program” senilai Rp16,2 triliun untuk memperkuat konsumsi dan investasi, termasuk subsidi bunga, diskon transportasi, dan bantuan sosial tambahan.

Cadangan devisa per akhir September 2025 mencapai USD148,7 miliar, setara dengan enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Hal ini menjadi bantalan penting menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.300–Rp16.400 per USD.

Kebijakan fiskal-moneter yang sinergis ini mendapat pengakuan lembaga pemeringkat internasional.

Fitch Ratings dan S&P Global mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan prospek stabil, sementara Moody’s menempatkan Indonesia pada Baa2 dengan outlook serupa.

Meski capaian tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan stabilitas yang baik, tantangan menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 masih besar.

Josua menilai, untuk mencapainya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan rata-rata 5,4–6% per tahun mulai 2026.

Beberapa tantangan utama yang harus diatasi antara lain, pertama ICOR yang masih tinggi (6,3) dibandingkan Vietnam (4,6) dan Malaysia (4,5),

Kedua, Daya saing global yang turun ke peringkat 40 dari 69 negara karena rendahnya produktivitas dan kualitas infrastruktur.

Ketiga, Kemandirian fiskal daerah yang masih lemah, dengan lebih dari 80% pendapatan daerah bergantung pada transfer pusat.

Keempat, Kesenjangan kualitas SDM antarwilayah yang memperlemah pemerataan produktivitas.

Kelima, Kesiapan investasi swasta, terutama di sektor manufaktur berorientasi ekspor dan infrastruktur.

Untuk menjaga momentum, Josua menekankan perlunya strategi ganda, memperluas ruang fiskal tanpa menimbulkan defisit berlebih melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan kemitraan publik-swasta, menjaga stabilitas moneter sambil memperluas kredit produktif, serta mempercepat hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

“Dengan kombinasi strategi fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang tepat, pertumbuhan 6–6,3 persen pada 2026 realistis tercapai. Jika efisiensi investasi membaik, Indonesia punya peluang nyata menembus 8 persen pada 2029,” ujar Josua.

Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran menandai fondasi stabilitas ekonomi yang kuat: pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, pengangguran turun, dan investasi meningkat.

Namun, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu memastikan akselerasi produktivitas, efisiensi investasi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas nasional.

“Capaian tahun pertama menunjukkan pondasi yang kokoh. Tetapi untuk benar-benar menembus pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, Indonesia harus berlari lebih cepat dengan inovasi, investasi hijau, dan pemerataan ekonomi,” tutup Josua.