Luhut: Pemerintah Siapkan Sistem DIgital Untuk MBG

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan digitalisasi akan membantu pemerintah memantau secara detail penerima manfaat, distribusi program, hingga evaluasi kekurangan di lapangan.

 

“Nanti seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

 

Menurut Luhut, penerapan sistem digital akan memberikan data komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan begitu, keputusan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Ide Makan Bergizi Gratis dari Presiden itu menurut saya sangat hebat. Namun, eksekusinya perlu kita kawal bersama agar berjalan dengan baik,” tambahnya.

 

 

Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum percepatan digitalisasi pemerintahan.

 

Mandat transformasi digital ini pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu. Sejak saat itu, tim kecil dibentuk untuk menyusun strategi dan peta jalan penerapan digitalisasi di berbagai sektor pelayanan publik.

 

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memiliki tiga agenda prioritas, yakni digitalisasi program bantuan sosial (bansos), digitalisasi perizinan usaha, serta peningkatan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI).

 

Digitalisasi MBG masuk dalam agenda pertama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan bansos yang transparan.

 

Sebagai langkah awal, pemerintah akan menguji coba sistem digitalisasi bansos pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. Wilayah tersebut dipilih sebagai proyek percontohan (piloting project) sebelum diperluas ke daerah lain.

 

“Kalau hasilnya di Banyuwangi bagus, terutama pada Oktober hingga Desember, maka pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” ungkap Luhut.

 

Luhut menekankan, penerapan digitalisasi bansos tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba di Banyuwangi hingga akhir tahun sebelum memperluas implementasi ke daerah lain.

 

Menurutnya, sosialisasi juga akan dilakukan ke kabupaten/kota agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan infrastruktur serta sumber daya untuk mendukung sistem baru tersebut.

 

Jika penerapan berjalan sesuai rencana, dalam kurun 1–2 tahun ke depan pemerintah menargetkan seluruh program bansos, termasuk MBG, dapat dikelola secara digital dan terintegrasi.

 

“Kalau ini berhasil, saya kira secara bertahap kita akan menjadi satu kesatuan digital dalam penyaluran bansos,” tutur Luhut.

 

Melalui digitalisasi, pemerintah berharap bisa menutup celah penyalahgunaan, mempercepat distribusi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini juga akan memudahkan masyarakat untuk memantau hak mereka secara langsung.

 

Selain itu, data yang diperoleh akan membantu pemerintah dalam merancang program lanjutan, termasuk evaluasi kebutuhan gizi masyarakat secara lebih akurat.

 

Luhut menambahkan, keberhasilan program digitalisasi tidak bisa dilepaskan dari kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses adaptasi teknologi di lapangan.

 

“Transformasi digital ini tidak bisa hanya dilakukan pusat. Perlu keterlibatan pemerintah daerah agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Luhut.