Serial Kemerdekaan VI: Kian Terhimpit, Kelas Menengah Menjerit

AKURAT.CO Kelas menengah, yang selama ini disebut sebagai penopang utama ekonomi Indonesia, kini terus mengalami penurunan disetiap tahunnya.

Berdasarkan data BPS jumlah kelas menengah di Indonesia pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.

Padahal pada 2019 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas.

Adapun, masyarakat kelas menengah merupakan penduduk dengan pengeluaran sebesar Rp 2.040.262-9.909.844 per kapita per bulan atau 3,5-17 kali pengeluaran penduduk miskin.

Sedangkan, penduduk menuju kelas menengah perngeluarannya sebesar Rp 874.398-2.040.262 per kapita per bulan atau 1,5-3,5 kali pengeluaran penduduk miskin.

Baca Juga: Serial Kemerdekaan V: Ketahanan Pangan dari Masa ke Masa

Akurat berhasil mewawancarai dua orang kelas menengah yaitu Husen dan Fauzan terkait pandangan mereka mengenai keadaan kelas menengan saat ini.

Adapun, pada momen HUT ke-80 RI tahun ini, kami menulis sejumlah serial laporan tematik terkait kemerdekaan seputar kemerdekaan finansial, aspirasi kelas menengah serta pelaku UMKM.

Susahnya Mencari Kerja

Husen seorang pekerja swasta dibilangan Jakarta Selatan menggambarkan kondisi kelas menengah saat ini dengan kata “miris”.

Diringa menyebut dari kelas menengah terhimpit oleh situasi yang serba sulit. Seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak dan peluang kerja terbatas.

“Sedangkan berwirausaha tidak punya modal, terhimpit oleh kebijakan impor barang pemerintah juga yang akhirnya wirausaha kalah saing atau UMKM tidak menguntungkan,” kata Husen.

Senada dengan Husen, Fauzan yang saat ini menjadi seorang wirausaha menilai kelas menengah di Indonesia kini seperti terjebak di jalan buntu. Dirinya melihat peluang untuk naik kelas semakin sempit, bahkan cenderung stagnan.

“Dilihat dari sisi sektoral ekonomi, kelas menengah jadi hirarki yang stagnan. Menuju kelas atas sulit sekali, karena banyak sektor bisnis sudah digarap oleh konglomerat,” ujar Fauzan.

Menurutnya, kondisi itu membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di level menengah kehilangan ruang gerak. Banyak pelaku usaha akhirnya hanya bisa bertahan, tanpa peluang besar untuk berkembang.

Baginya, tantangan ini bukan sekadar soal persaingan bisnis, tapi juga soal keberlanjutan kelas menengah sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Subsidi Bukan Solusi Jangka Panjang

Soal subsidi, keduanya punya pandangan berbeda. Husen menilai subsidi memang diperlukan, namun sifatnya hanya sementara.

Husen menyebut subsidi berguna sebagai pemantik bagi kelas menengah untuk berkembang dan bukan solusi jangka panjang.

“Karena balik lagi kemandirian kelas menengah bukan pada subsidi dan kunci kebijakan pemerintah bukan pada subsidi tetapi strategi pengelolaan untuk bisa stabil bahkan naik kelas,” ujar Husen.

Sementara Fauzan menolak subsidi sebagai solusi utama. Menurutnya, subsidi kerap tidak tepat sasaran. “Subsidi menjadi sangat tidak ideal karna seringkali tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Pemerintah Perlu Berperan Aktif

Dengan terus berkurangnya kelas menengah di Tanah Air, Husen mendorong pemerintah menekan harga bahan pokok, menyediakan rumah murah, serta menghadirkan lembaga pelatihan gratis untuk pengelolaan keuangan dan kewirausahaan.

“Pelatihan itu penting, agar kelas menengah bisa berkembang dan tidak hanya bergantung pada gaji bulanan,” katanya.

Di sisi lain, Fauzan memiliki dua masukan bagi pemerintah untuk kembali menguatkan kelas menengah. Pertama, dirinya meminta agar pemerintah mempermudah proses administrasi bagi pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya. 

“yang kedua permudah mereka untuk mendapatkan investasi jangka panjang dengan bantuan program yang bisa membuat pelaku bisnis lebih mengenal produk dan jalannya,” tutur Fauzan