RAPBN 2026 Kedepankan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Ekonom: Keren

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi inklusif pada 2026, dengan merangkul serta mengedepankan semua kalangan masyarakat dan pengusaha menjadi sorotan dalan pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026).

Pada Jumat (15/8/2025), Presiden di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, menyampaikan 7 asumsi dasar makro ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4%. Kemudian, inflasi 2,5%. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berada di kisaran Rp16.500/USD. Lalu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di 6,9%.

Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD70 per barel. Selanjutnya, lifting minyak diperkirakan mencapai 610 ribu barel per hari. Terakhir, lifting gas bumi mencapai 0,984 juta barel setara minyak per hari.

Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto mengapresiasi substansi pidato presiden, yang menurutnya terbuka dan banyak hal positifnya.

Baca Juga: RAPBN 2026 Dinilai Realistis, IHSG Sempat Nangkring ke 8.000, Tertinggi Sepanjang Sejarah

"Bagusnya lagi tadi beliau sampaikan bahwa beliau siap menerima kritik masyarakat. Bahkan dari partai kekuatan politik oposisi sekalipun karena menurutnya pemerintah perlu balancing. Yang penting semua anak bangsa memberikan kontribusi baik itu masukan, dukungan. Jadi beliau terbuka, keren sih," ujar Ryan kepada Akurat.co, Jumat (15/8/2025).

Kemandirian Ekonomi

Pesan yang disampaikan presiden, lanjut Ryan, tegas. Presiden mendorong kemandirian ekonomi dan demokratisasi ekonomi dengan tujuan akhir membangun bangsa, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Berkali-kali address itu, tujuan akhirnya clear yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi disebutkan persaingan usaha mikro, kecil, menegah dan besar akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa tumbuh bersama-sama. Yang besar tidak boleh mematikan yang kecil, masing-masing jangan salaing menghancurkan kalimatnya," kata Ryan.

Kemandirian ekonomi tersebut, tertuang dalam 3 hal yakni pangan, ketahanan energi dan ketahanan perumahan.

Di bidang pangan, alokasi anggaran di 2026 mencapai Rp164,4 triliun. Adanya food estate (lumbung pangan) dan Badan Pengendalian Pangan (BPN) menjadi semacam instrumen untuk memastikan kecukupan sembako terutama beras. Ibarat cadangan devisa, cadangan beras sebesar 4 juta ton berarti Indonesia memiliki cadangan pangan lebih dari cukup.

Masih di bidang pangan, program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) juga punya dampak ekonomi positif secara jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, terbuka 1,2 juta lapangan kerja bagi para petani, peternak, pekebun, nelayan dan UMKM. Dengan catatan, pengendalian anggaran dan tata kelolanya harus baik.

"Dalam jangka panjang, MBG ke depan dengan alokasi anggaran yang lebih besar (dari Rp71 triliun ke Rp335 triliun di 2026) maka ekosistemnya akan makin luas seiring target atau sasarn juga meluas dari 27 juta anak dan ibu menyusuai menjadi 82 juta sasaran. Ini akan memberikan multiplier effect bagi UMKM, petani, nelayan peternak ,pekebun. Rantai nilainya bergerak, rantai nilainya itu ya ekosistem. Kalau di biologi ibaratnya food chainnya," tukas Ryan.

Di bidang ketahanan energi, dengan alokasi anggaran Rp402 triliun pemerintah akan fokus memperkuat kredit hijau, perumahan hijau dan transisi energi yang berpotensi membuka jutaan geen jobs.

Terakhir di bidang ketahanan papan atau perumahan, pemerintah juga akan melanjutkan program 3 juta rumah, dimana setidaknya 770.000 rumah akan dibiayai pemerintah lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersil.

Anggaran yang disiapkan pun tak kecil serta menyasar MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. "Catatanya, sebenarnya enggak bisa secara instan langsung 3 juta dalam jumlah gede karena ini membutuhkan material dan pendanaan yang banyak belum tentu tersedia dalam jangka pendek. Enggak harus akhir tahun 2025 terpenuhi tapi bisa beberapa ratus ribu dulu tahun depan nambah lagi karena faktor material tadi serta geografis Indonesia yang sangat luas. Di luar Jawa engak gampang lho ketersediaan materialnya. Yang penting perencanaan matang, pentahapan bagus, sumber pendanaan secure atau available baik dari perbankan, swasta ataupun APBN kemudian dipetakan," papar Ryan.

Tak ketinggalan, belanja wajib atau mandatory spending seperti kesehatan dan pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan sekitar Rp757,8 triliun setara 20% total belanja APBN Rp3.786,5 triliun.

"Sehingga tidak ada lagi cerita anak enggak bisa sekolah atau ruang kelas rusak mau ambruk. Termasuk juga soal kesejahteraan para guru, pengajar, dosen itu harus diperhatikan dan dalam komponen anggaran pendidikan. Catatannya sekolah informal juga, selain sekolah negeri, seperti pesantren diperhatikan agar segenap anak muda Indonesia menjadi lebih tangguh dan pintar," ujar Ryan.

Dengan total belanja RAPBN 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun dan pendapatan Rp3.147 triliun, defisit APBN ditaksir mencapai Rp638,8 triliun setara 2,48% PDB.

"RAPBN 2026 sudah mencerminkan adanya skala prioritas. Misalnya MBG, perumahan, ekonomi hijau, peningkatan perdagangan. Menurut saya enggak apa-apa kalau targetnya tinggi justru bagus, yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh para pembantu presiden. Menteri pembantu presiden semuanya harus solid mendukung dan menyuseskan Asta Cita presiden," harapnya.

Target Ekonomi 2025 On Track

Kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo dalam 8 bulan pertamanya dinilai Ryan masih on track. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal II-2025 mencapai 5,121%, investasi langsung atau PMTB yang mencapai RpI.942 triliun, serta ekspor yang tumbuh lebih dari 10%. 3 hal ini menjadi mesin atau sumber pertumbuhan ekonomi.

"Sebetulnya yang mungkin konseptor pidatonya miss tadi adalah pertumbuhan setor manufaktur di atas 5 persen, itu bagus. Kemudian konsumsi RT juga tumbuh 4,97% bagi saya itu bagus. Yang juga di luar perkiraan PMTB atau investasi langsung itu growthnya sudah bagus banget. PMA dan PMDN kalau ditotal mau mendekati 25 persen sharenya ke PDB," ujar Ryan.