Erick Thohir Usulkan Tambahan Anggaran Kementerian BUMN 2026 Jadi Rp604 Miliar

Angka itu naik Rp454 miliar dari pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kementerian BUMN di 2026 sebesar Rp150 miliar. 

 

Erick mengungkapkan, usulan penambahan anggaran ini bertujuan untuk menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan mengacu pada best practices, serta mendukung fokus arah kebijakan APBN 2026 dalam rangka ketahanan nasional dan akselerasi ekonomi.

 

Ia juga menekankan bahwa usulan kenaikan anggaran tersebut tidak akan merugikan keuangan negara. Sebab, Kementerian BUMN akan mengembalikan uang ke negara dalam bentuk setoran dividen BUMN, baik melalui Danantara maupun perusahaan umum (Perum).

 

 

"Jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

 

Diakui Erick, anggaran Rp150 miliar hanya dapat menutupi belanja pegawai dan operasional minimum. Oleh karena itu, Kementerian BUMN membutuhkan anggaran hingga Rp604 miliar di tahun depan..

 

Ia merincikan, anggaran Rp604 miliar itu akan dialokasikan untuk lima pos, yakni Rp111 miliar untuk menjalankan fungsi sebagai regulator BUMN. Lalu pengawasan terhadap pelaksanaan BUMN sebesar Rp118 miliar. 

 

Kemudian pemegang saham Seri A dan perbaikan kinerja BUMN Perum sebesar Rp101 miliar, belanja pegawai sebesar Rp117 miliar, serta untuk administrasi dan operasional sebesar Rp157 miliar.