Wacana Dedolarisasi BRICS Memanas, Sri Mulyani: RAPBN Disusun Hati-Hati

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia menyatakan akan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara hati-hati, menyusul dinamika global terkait wacana dedolarisasi yang digaungkan oleh negara-negara BRICS.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketidakpastian ekonomi global termasuk reaksi Amerika Serikat atas agenda BRICS menjadi faktor penting dalam perumusan asumsi makro ekonomi nasional.

“Dunia saat ini sedang dalam ketidakpastian. BRICS membahas pengurangan ketergantungan pada dolar AS, dan hal itu memicu respons keras dari Presiden Trump,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Target Ekonomi 2026, Menkeu Sri Minta Investasi Rp7.500 Triliun Digencarkan

Sebelumnya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan 10% bagi negara-negara BRICS, dan 100%  jika kelompok tersebut tetap mendesak penggunaan mata uang selain dolar dalam perdagangan global.

Sri Mulyani menyebut dinamika ini menjadi pertimbangan strategis dalam penyusunan KEM-PPKF 2026, terutama karena potensi tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Pemerintah harus mencermati dampaknya terhadap sektor fiskal, ekspor, dan stabilitas makro,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Akui Ketidakpastian Global Kini Bersifat Permanen

Wacana dedolarisasi telah menjadi salah satu agenda strategis BRICS sejak 2022, pasca AS memberlakukan sanksi finansial terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina.

Negara-negara seperti China, Rusia, India, dan Brasil mulai mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan.

Meskipun Indonesia bukan anggota penuh BRICS, namun status sebagai mitra dialog membuat RI rentan terdampak terhadap kebijakan pembalasan dari AS.

Pemerintah, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, disebut tengah menyiapkan langkah antisipatif.

Langkah ini mencakup diversifikasi pasar ekspor dan penguatan cadangan devisa guna menjaga kestabilan sektor keuangan.

Selain itu, pembicaraan bilateral dengan AS akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada kebijakan sepihak yang merugikan Indonesia.

“Stabilitas keuangan negara tidak hanya ditentukan dari dalam negeri, tapi juga dari respons kita terhadap ketegangan global,” kata Sri Mulyani.