Rapor Merah Sektor Ekonomi Prabowo-Gibran, Akankah Jadi Jalan Terjal Menuju Target 2026?

AKURAT.CO Tujuh bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi titik awal dari sebuah perjalanan panjang politik dan ekonomi Indonesia.

Masa yang oleh banyak analis disebut sebagai musim semi politik itu, sejatinya adalah periode pengujian antara janji kampanye dan realitas kebijakan. Di tengah gegap gempita kepercayaan publik dan dukungan elektoral yang solid, dua indikator ekonomi krusial justru menjadi ganjalan serius yakni lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Menurut survei nasional yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) per akhir Mei 2025, dua bidang ini mendapat rapor merah dari masyarakat. Tak main-main, sekitar 60,8% responden menyatakan bahwa mencari pekerjaan kini lebih sulit dibandingkan tahun lalu, dan 58,3% merasa pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat.

Sementara pemerintah berupaya keras menjaga citra stabilitas makroekonomi, tekanan pada sektor mikro mulai menggerus optimisme akar rumput.

Baca Juga: LSI Denny JA: Pemerintahan Prabowo Dapat Lima Rapor Biru dan Dua Rapor Merah, Ini Rinciannya

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial, apakah Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5% jika dua sektor fundamental ini masih tertatih?

Apakah kepercayaan publik yang masih tinggi merupakan optimisme tulus, atau sekadar ilusi dari efek 'bulan madu' politik?

Kontras di Balik Angka Kepuasan Publik

Ironi mencuat dari data survei yang sama. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 81,2%. Bahkan, 94,4% publik menyatakan menyukai sosok Prabowo, sementara 98% mengenalnya secara personal. Tentunya hal ini mencerminkan kekuatan citra yang dibangun selama kampanye dan awal masa jabatan.

Namun, sebagaimana teori psikologi politik menegaskan, semakin tinggi harapan maka semakin besar kemungkinan kekecewaan. Jika dalam 12 bulan ke depan tidak ada perbaikan nyata di dua sektor merah tersebut, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan tergerus tajam.

Salah satu penyumbang utama dari rapor merah ini adalah tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hanya dalam dua bulan pertama 2025 (1 Januari–10 Maret), telah tercatat 73.992 kasus PHK.

Ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada kisah pedih tentang buruh yang kembali ke kampung halaman, mahasiswa baru lulus yang menunggu panggilan kerja tak kunjung datang, serta warung kecil yang akhirnya tutup karena daya beli warga yang menurun drastis.

Baca Juga: 8 Rapor Biru Dan 3 Rapor Merah Pemerintah Jokowi Versi Survei LSI Denny JA

Fenomena ini juga terjadi di berbagai sektor. Industri hotel dan restoran mengalami tekanan besar pasca lonjakan biaya operasional dan menurunnya konsumsi domestik. Bahkan, pekerja intelektual seperti jurnalis, staf media, hingga pengembang teknologi, ikut terhempas dari arus efisiensi perusahaan.

Kemudian jika berbicara dalam konteks makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87%, turun dibanding kuartal yang sama tahun lalu sebesar 5,11%. Angka ini berada di bawah garis batas psikologis 5%, yang oleh para ekonom disebut sebagai "ambang aman" untuk menyerap tambahan tenaga kerja.

Sementara pemerintah menyatakan hal ini disebabkan oleh perlambatan global dan transisi kebijakan fiskal, masyarakat merasakannya secara langsung dalam bentuk lapangan kerja yang semakin sulit didapat, dan harga kebutuhan pokok yang tak ramah kantong.

Program Masih Tahap Uji Coba

Pemerintah sendiri telah menggulirkan sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi industri, Program Danantara, serta Koperasi Merah Putih yang baru-baru ini digulirkan. Namun, sebagaimana tercatat dalam laporan LSI, program-program ini masih dalam tahap uji coba.

Belum ada efek domino terhadap peningkatan produksi lokal, pengurangan pengangguran, atau stabilisasi harga di pasar rakyat. Harapan memang besar, namun manfaat riil belum terasa.

Jika dilihat lebih dalam, segmen masyarakat yang paling terdampak kesulitan pekerjaan adalah generasi muda (Gen Z) dan perempuan. Gen Z, yang saat ini tengah memasuki usia produktif, merasakan tekanan berat dalam mencari pekerjaan pertama mereka. Sebanyak 64,3% responden Gen Z menyatakan kesulitan dalam mendapat pekerjaan, menurut data LSI.

Baca Juga: Pakai Bahan Baku Lokal, Program MBG di Sumba Barat Daya Bangkitkan Ekonomi Warga

Sementara itu, perempuan terutama ibu rumah tangga menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang tak sebanding dengan pendapatan rumah tangga. Di pasar-pasar tradisional, harga beras, minyak goreng, dan telur mengalami kenaikan signifikan dalam tiga bulan terakhir.

Ditambah dengan masih adanya ketimpangan wilayah turut memperburuk rapor merah ini. Di Maluku dan Papua, sebanyak 87% warga menyatakan sulit mendapat pekerjaan, disusul Sumatera (70%) dan Jawa (59,6%). Wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan struktural yang tak bisa hanya diatasi lewat program nasional.

Keterbatasan infrastruktur, akses terhadap modal, dan keterampilan kerja menjadi akar masalah yang belum disentuh oleh kebijakan saat ini.

Inflasi dan Harga Sembako: Tekanan Domestik Nyata

Selain masalah pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok (inflasi pangan) menjadi kegelisahan utama masyarakat. Meski inflasi umum masih terkendali pada kisaran 2,84% (per Mei 2025 menurut BPS), inflasi sektor pangan jauh lebih tinggi, mencapai 5,12%.

Kenaikan harga beras, daging ayam, cabai, dan gula menjadi pemicu utama. Hal ini diperparah oleh musim kemarau panjang dan kenaikan harga energi global, yang membuat ongkos produksi dan distribusi pangan meningkat tajam.

Ke Mana Arah 2026? Antara Optimisme dan Tantangan

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun 2026. Untuk mencapai itu, ada dua syarat krusial yakni daya beli masyarakat harus pulih, dan lapangan kerja harus bertambah secara signifikan. Namun jika tren rapor merah ini terus berlanjut, target ini akan menjadi mimpi yang jauh.

Lembaga riset ekonomi INDEF bahkan memprediksi bahwa tanpa reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang cepat, pertumbuhan ekonomi 2026 akan stagnan di angka 4,8–5,0%.

Rapor Merah Bukan Kegagalan, Tapi Sebuah Peringatan.

Dalam demokrasi modern, sebuah pemerintahan tidak dinilai hanya dari narasi dan popularitas, tapi dari output konkret kebijakan. Dua rapor merah yang diberikan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah vonis, melainkan peringatan dini.

Publik masih memberikan waktu dan ruang, seperti tercermin dari tingginya angka kepuasan. Tapi waktu politik adalah pedang bermata dua. Jika dalam dua kuartal ke depan tidak ada perubahan berarti, maka efek bulan madu akan berubah menjadi gelombang kecewa.

Setiap krisis adalah kesempatan. Pemerintahan Prabowo-Gibran berada di persimpangan jalan: antara meneruskan retorika stabilitas, atau memulai untuk beralih pada tindakan nyata yang menyentuh rakyat secara langsung.

Sebab rapor merah ini harus dibaca bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai sinyal bahwa rakyat ingin lebih dari sekadar janji dan simbol.

Jika target ekonomi 2026 ingin dicapai, maka pekerjaan rumahnya bukan lagi tentang membangun narasi optimisme, melainkan menegakkan keadilan ekonomi di pasar, di pabrik, dan di piring makan rakyat.