RI Berasaskan Ekonomi Kekeluargaan, Prabowo Sebut Tak Boleh Ada Yang Kelaparan

Awalnya, Kepala Negara itu mengungkapkan bahwa dasar pemerintahan yang dipimpinannya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, ekonomi Indonesia harus berdasarkan sila-sila yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut. 

 

"Ini yang mendasari pemerintah kita, dan pelaksanaannya pasal-pasal ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi kita azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan," jelasnya dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

 

 

Prabowo juga menekankan bahwa tidak boleh ada orang yang kelaparan di Republik yang telah Merdeka selama kurang lebih 80 tahun ini.

 

"Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan lantaran menusuk rasa keadilan dan tidak boleh juga ada orang yang tidak makan," tegasnya.

 

Ia menambahkan, hal itulah yang mendasari perekonomian dimana strategi ini ternyata sejalan dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang utamanya adalah makanan, energi, air dan lainnya.

 

"Karena itu swasembada pangan, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tukas Prabowo.