Apindo Dorong Pemerintah Lobi AS Untuk Redam Potensi Kenaikan Tarif Dagang

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk melobi penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Namun, Ketua Apindo, Shinta Kamdani, mengingatkan bahwa sebelum melakukan negosiasi, pemerintah perlu memahami arah kebijakan perdagangan yang akan diambil Donald Trump saat kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Shinta menyoroti kemungkinan dampak kebijakan proteksionisme Trump, terutama terkait dengan China. Indonesia juga harus waspada mengingat surplus dagang yang besar dengan AS.

Baca Juga: Tarif Trump Picu Ketidakpastian Ekonomi Global

“Kita perlu melihat dulu bagaimana kebijakan Trump terhadap China, yang kelihatannya akan dikenakan tarif tinggi. Karena Indonesia juga memiliki surplus perdagangan, kita harus waspada apakah ini akan berdampak pada kita juga,” ungkap Shinta dalam acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Menurut Shinta, kebijakan proteksionisme AS bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan tarif dagang, seperti saat negosiasi Generalized System of Preferences (GSP) di era kepresidenan Trump sebelumnya.

"Kita sudah pernah berbicara mengenai GSP dan beberapa produk khusus yang mendapatkan perlakuan tarif spesial. Jadi, ini bukan pengalaman baru bagi kita," tambahnya.

Langkah pemerintah untuk melobi penurunan tarif ini juga diakui sebagai bagian dari mitigasi dampak kebijakan dagang Trump yang cenderung memberlakukan tarif tinggi pada produk impor.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat kerja sama bilateral dengan AS untuk mengatasi potensi kenaikan tarif tersebut.

"Kami sedang berupaya menjalin kerja sama ekonomi bilateral agar tarif dapat diturunkan. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA)," ujar Airlangga.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap komoditas Indonesia yang selama ini dikenakan tarif cukup tinggi oleh AS. Produk-produk asal Indonesia seperti sepatu, pakaian, dan sejumlah komoditas lainnya telah lama dikenakan tarif oleh AS, berbeda dengan Vietnam yang tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Menurut Airlangga, hal ini membuat Indonesia harus lebih adaptif terhadap kebijakan dagang AS yang proteksionis. "Kita sudah cukup terbiasa menghadapi tarif yang dikenakan oleh Amerika," tambahnya.

Meski demikian, langkah ini perlu dijalankan dengan hati-hati mengingat kebijakan dagang Trump dapat memberikan efek domino, terutama terkait hubungan dagang AS dengan China. Shinta menekankan bahwa pengusaha Indonesia perlu mempersiapkan strategi agar dapat tetap bersaing di tengah dinamika perdagangan global.

Donald Trump sendiri akan resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025, setelah meraih 312 suara elektoral pada pemilihan presiden 2024.