Sri Mulyani Beberkan Kiat Sukses RI Lewati 3 Krisis

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kiat-kiatnya dalam membangun ketahanan fundamental perekonomian Indonesia di tengah hantaman krisis global.

Dalam wawancaranya dengan Finance and Development Magazine edisi Desember 2024, jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani membagikan pengalaman pemerintah menavigasi ekonomi Indonesia dari era krisis finansial 1998, krisis finansial global 2008 hingga pandemi Covid-19 pada 2020.

Menurut Sri Mulyani, pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997-1998.

Hal ini diwujudkan melalui reformasi struktural, salah satunya dengan mendirikan bank sentral independen serta menjaga defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terkendali.

“Kita telah membangun ketahanan ekonomi dengan usaha bersama. Ketahanan ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa upaya, tetapi hasil dari langkah strategis dan reformasi mendalam,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari laman IMF, Kamis (26/12/2024).

Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya investasi pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia, kata dia, telah mengalokasikan 20% anggaran belanja untuk pendidikan, serta memanfaatkan skema kemitraan publik-swasta (PPP) untuk mendanai sektor yang tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah telah membangun infrastruktur yang signifikan, dari jalan tol hingga bandara, untuk menarik minat investor asing sekaligus meningkatkan konektivitas nasional,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa setiap krisis selalu menjadi momentum pemerintah untuk melakukan reformasi mendasar. Dari defisit fiskal yang besar pada masa lalu, kini Indonesia berhasil mencatatkan surplus anggaran dengan sektor keuangan yang semakin kuat.

“Ketika kami masih menjadi salah satu dari lima negara rapuh, setiap pergerakan mata uang atau suku bunga dapat memicu krisis. Namun, saat ini kami berhasil membangun ketahanan yang membuat ekonomi lebih stabil,” ungkapnya.

Dia menegaskan, reformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga melibatkan dialog intensif dengan berbagai pihak, termasuk politisi, birokrat, dan masyarakat sipil.

Sri Mulyani mengakui, upaya reformasi kerap mendapat tentangan dari kelompok-kelompok tertentu. Hal ini terutama terjadi pada isu-isu sensitif seperti perpajakan, subsidi, hingga reformasi di sektor BUMN. “Tidak semua orang suka dengan perubahan. Selalu ada kelompok yang merasa dirugikan, tetapi dialog adalah kunci,” katanya.

Negosiasi, lanjutnya, sering kali dilakukan untuk memastikan kebijakan mendapat dukungan politik dan sosial. “Kami membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut,” tambahnya.

Sri Mulyani menyoroti pentingnya media massa dalam membangun opini publik terkait kebijakan yang dijalankan. Menurutnya, media dapat menjadi sekutu yang membantu menjelaskan tujuan dan manfaat reformasi kepada masyarakat luas.

“Saya sering menghubungi pemimpin redaksi dan reporter untuk berdialog. Ketika mereka percaya pada ide dan tujuan kebijakan, media menjadi kekuatan politik yang hebat untuk melawan mereka yang menentang reformasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa dukungan publik adalah kunci keberhasilan setiap reformasi. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi prioritas. “Ketika masyarakat mendukung, politisi pun lebih mudah menerima kebijakan yang diusulkan,” katanya.

Hingga kini, Indonesia telah membuktikan ketahanannya di tengah gejolak global, baik dari sisi keuangan maupun sosial. “Kita tidak hanya bertahan, tetapi juga terus tumbuh. Ketahanan ekonomi yang tangguh ini adalah hasil dari reformasi yang kita bangun bersama,” tegasnya.

Melalui berbagai langkah strategis, Sri Mulyani percaya Indonesia dapat terus menghadapi tantangan global dan memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Reformasi struktural, investasi pada infrastruktur dan SDM, serta dialog dengan berbagai pihak akan tetap menjadi pilar utama kebijakan ekonomi pemerintah.