Danai Proyek Pemda, China Terbitkan Obligasi Khusus

 

 

Larangan tersebut meliputi proyek tanpa keuntungan finansial, pembangunan gedung pemerintahan, konstruksi simbolis seperti patung besar, serta properti komersial.

Sebelas wilayah, termasuk provinsi ekonomi besar seperti Guangdong, kini diberi kewenangan untuk menyetujui proyek-proyek yang didanai obligasi ini secara mandiri. 

 

Ini adalah perubahan signifikan dari kebijakan sebelumnya yang mewajibkan daerah meminta izin dari badan perencanaan ekonomi nasional dan Kementerian Keuangan.

Kebijakan ini datang di saat para pemimpin China menetapkan peningkatan permintaan domestik sebagai prioritas utama untuk tahun 2025. Dengan ancaman perang dagang kedua dengan Amerika Serikat, Beijing menyadari perlunya memperkuat konsumsi dan investasi domestik. 

 

Meski konsumsi menjadi fokus baru, pemerintah masih menjadikan investasi sebagai senjata utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi proyek yang relevan, terutama di sektor teknologi informasi, perawatan lansia, dan perawatan anak. 

 

Sederhananya proses persetujuan juga memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat serius dalam memberikan dukungan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.