Danai Proyek Pemda, China Terbitkan Obligasi Khusus
Demi Ermansyah | 26 Desember 2024, 18:26 WIB
AKURAT.CO China baru saja mengambil langkah strategis untuk memacu ekonomi dengan memberi kebebasan lebih kepada pemerintah daerah dalam menggunakan obligasi khusus sebagai sumber utama pendanaan publik.
Dimana nantinya kebijakan ini disertai dengan penyederhanaan proses persetujuan yang diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur.
Dalam dokumen yang dilansir Bloomberg, Kamis (26/12/2024), pemerintah pusat menegaskan bahwa pemerintah daerah bisa menggunakan obligasi khusus ini untuk mendanai berbagai proyek, asalkan tidak melanggar daftar larangan yang ditetapkan kabinet.
Larangan tersebut meliputi proyek tanpa keuntungan finansial, pembangunan gedung pemerintahan, konstruksi simbolis seperti patung besar, serta properti komersial.
Sebelas wilayah, termasuk provinsi ekonomi besar seperti Guangdong, kini diberi kewenangan untuk menyetujui proyek-proyek yang didanai obligasi ini secara mandiri.
Sebelas wilayah, termasuk provinsi ekonomi besar seperti Guangdong, kini diberi kewenangan untuk menyetujui proyek-proyek yang didanai obligasi ini secara mandiri.
Ini adalah perubahan signifikan dari kebijakan sebelumnya yang mewajibkan daerah meminta izin dari badan perencanaan ekonomi nasional dan Kementerian Keuangan.
Kebijakan ini datang di saat para pemimpin China menetapkan peningkatan permintaan domestik sebagai prioritas utama untuk tahun 2025. Dengan ancaman perang dagang kedua dengan Amerika Serikat, Beijing menyadari perlunya memperkuat konsumsi dan investasi domestik.
Kebijakan ini datang di saat para pemimpin China menetapkan peningkatan permintaan domestik sebagai prioritas utama untuk tahun 2025. Dengan ancaman perang dagang kedua dengan Amerika Serikat, Beijing menyadari perlunya memperkuat konsumsi dan investasi domestik.
Meski konsumsi menjadi fokus baru, pemerintah masih menjadikan investasi sebagai senjata utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi proyek yang relevan, terutama di sektor teknologi informasi, perawatan lansia, dan perawatan anak.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi proyek yang relevan, terutama di sektor teknologi informasi, perawatan lansia, dan perawatan anak.
Sederhananya proses persetujuan juga memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat serius dalam memberikan dukungan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
