LKPP Didorong Libatkan UMKM dan BUMDes dalam Program MBG

AKURAT.CO Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan pada 2025.

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Dalam rangka itu, LKPP melakukan berbagai persiapan seperti penyusunan tata kelola pengadaan, pelatihan kompetensi pegawai, hingga coaching clinic untuk BUMDes.

Namun, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin mengingatkan LKPP untuk memastikan pelaku UMKM dan BUMDes benar-benar terlibat dalam belanja pengadaan. 

“Program MBG ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Puteri dikutip Selasa (26/11/2024).

Baca Juga: KemenkopUKM Gandeng LKPP dan Hippindo Gelar Pameran Inabuyer B2B2G 2024

Selain keterlibatan UMKM, Puteri menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam belanja pengadaan. Menurutnya, LKPP perlu menyiapkan strategi untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan efisiensi penggunaan dana.

“Risiko seperti penyelewengan harus diantisipasi. Dengan tata kelola yang baik, kita bisa memastikan program ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tambah politisi dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Puteri, Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi tetapi juga menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai pemasok bahan pangan dan pengolah produk dinilai mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja baru.

Penelitian dari INDEF mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa percobaan program MBG meningkatkan rata-rata pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68 persen per bulan dan menciptakan tambahan tiga pegawai per UMKM.

“Jika program ini dijalankan dengan benar, akan makin banyak UMKM yang sejahtera, lapangan kerja tercipta, dan pasar baru terbentuk untuk produk-produk lokal,” ujar Puteri.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Sarah Sadiqa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melatih 900 pelaku usaha yang akan terlibat dalam Program MBG. “Target kami ke depan adalah melatih 3.000 pelaku usaha. Kami mengadakan pelatihan dan onboarding serentak, melibatkan koperasi, BUMDes, dan ibu-ibu PKK,” jelas Sarah.

Dalam pelatihan tersebut, LKPP juga membantu pelaku usaha memahami proses pendaftaran dalam e-catalogue untuk memudahkan mereka menjadi penyedia dalam program ini. Sarah menyebutkan bahwa onboarding dilakukan langsung saat pelatihan untuk mempercepat proses keterlibatan pelaku usaha.

Keterlibatan UMKM dan BUMDes diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat. Dengan adanya pasar yang terjamin melalui Program MBG, produk-produk lokal yang sebelumnya sulit terserap dapat lebih mudah dijual. Hal ini, menurut Puteri, akan membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang.

Puteri juga mendorong sinergi antara LKPP dan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah dan komunitas masyarakat. “Pelibatan pihak-pihak lokal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program. Mereka adalah ujung tombak dalam memastikan program berjalan efektif,” katanya.

Untuk memastikan keberhasilan Program MBG, Puteri menyarankan agar LKPP mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini mencakup pelibatan UMKM, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga penurunan angka gizi buruk di wilayah sasaran program.

Meski Program MBG memiliki potensi besar, tantangan seperti birokrasi, akses pasar, dan kendala teknis perlu mendapat perhatian khusus. “Kita berharap program ini tidak hanya menjadi inisiatif yang baik di atas kertas tetapi juga membawa perubahan nyata di lapangan,” pungkas Puteri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memastikan keterlibatan UMKM dan BUMDes serta tata kelola yang baik, program ini diharapkan mampu menjadi solusi efektif bagi masalah gizi dan ekonomi di Indonesia.