Keanggotaan BRICS Bisa Perkuat Rupiah dan Neraca Dagang

AKURAT.CO Indonesia berhasil masuk dalam jajaran negara yang menjadi mitra dari blok Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS, setelah tertunda pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2023. Indonesia telah ditawarkan BRICS, namun sayangnya saat itu Presiden ke-7 merespon bahwa ingin melihat dulu dan manfaatnya dan tidak ingin tergesa-gesa.

Namun, gabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan negara itu untuk melakukan dedolarisasi dalam arti anti dolar AS, melainkan sebatas mendukung terciptanya sistem keuangan dunia baru yang lebih efisien.

Baca Juga: Menlu Sugiono Beberkan Alasan RI Gabung ke BRICS

Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi mata uang cadangan devisa (cadev) yang paling banyak dipegang oleh bank sentral di dunia saat ini. International Monetary Fund (IMF) menunjukkan porsi dolar AS sebesar 58,4% sebagai cadev secara global.

Menurut Equity Analyst CNBC Indonesia, Revo Gilang Firdaus, kemungkinan kemenangan Donald Trump pada Pemilu Amerika Serikat mendatang membawa dampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.

Dalam analisisnya, Revo menyoroti bahwa kebijakan BRICS yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, atau yang disebut "dedolarisasi," semakin relevan jika Trump kembali memimpin.

BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, juga sedang mengupayakan agar negara-negara anggotanya memperkuat transaksi menggunakan mata uang lokal.

Dalam periode 2017 hingga 2021, selama masa kepemimpinan Trump, DXY mengalami penurunan, menyebabkan rupiah relatif menguat. Namun, jika kebijakan Trump kembali memicu perang dagang AS-China, Indonesia bisa terdampak secara signifikan.

"Jika Trump menang, data historis menunjukkan bahwa indeks dolar AS (DXY) cenderung melemah, yang menguntungkan bagi rupiah," jelas Revo dipantau dari Youtube CNBC, Senin (28/10/2024).

Dengan potensi terjadinya perang dagang jilid kedua antara AS dan China, Revo menilai bahwa Indonesia perlu berhati-hati. "Perang dagang bisa menyebabkan ketegangan dalam perdagangan internasional, dan Indonesia yang memiliki hubungan dagang besar dengan China dan AS berpotensi terimbas," ujarnya.

Menurut data, sekitar 20% ekspor Indonesia ditujukan ke China, sedangkan AS juga merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Apabila terjadi eskalasi dalam tarif dan hambatan dagang, produk ekspor Indonesia bisa terkena pajak lebih tinggi di pasar AS, yang pada akhirnya menyusutkan surplus neraca dagang.

Selain itu, China sebagai anggota kunci BRICS tengah menghadapi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh stagnasi di sektor properti dan ketidakmampuan stimulus pemerintah mendorong pertumbuhan yang signifikan.China sendiri diproyeksikan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, menurut laporan IMF terbaru.

"Ekonomi China belum sepenuhnya pulih, dan jika perang dagang berlanjut, kemungkinan besar kondisi ini akan memburuk," kata Revo.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tetap stabil pada 2024-2025, tetapi AS dan China akan mengalami pelambatan. Sebaliknya, Indonesia diproyeksikan naik dari 5% menjadi 5,1% pada 2025, menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang baik di tengah tantangan global.

Namun, jika ekspor ke China menurun, Revo memperingatkan bahwa surplus perdagangan Indonesia dapat berkurang drastis, bahkan berpotensi jatuh di bawah USD1 miliar.

Penurunan ekspor ke China, diikuti oleh lemahnya permintaan dolar AS, bisa membatasi stabilitas rupiah. Dengan demikian, Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan yang dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan mencari peluang baru di pasar lain untuk menjaga surplus perdagangan.

Dengan BRICS yang semakin berupaya melakukan dedolarisasi, Indonesia perlu mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi domestik dan strategi penguatan perdagangan bilateral di tengah ketidakpastian ekonomi global.