Ekonom Nilai Perombakan RKAKL dan DIPA Bakal Makan Waktu

AKURAT.CO Perombakan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi salah satu isu utama dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia.

Dengan munculnya sejumlah kementerian dan lembaga baru di bawah kabinet yang sering disebut “super gemuk,” muncul pertanyaan tentang dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan stabilitas ekonomi.

Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa penyesuaian RKAKL dan DIPA sangat penting untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga dapat bekerja sesuai dengan rencana strategis nasional.

Baca Juga: Demi Stabilitas Fiskal, RKAKL dan DIPA APBN 2025 Dirombak

Menurutnya, perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan prioritas pembangunan yang dinamis. Namun, tantangan utama terletak pada efisiensi anggaran di tengah pembentukan kementerian dan lembaga baru yang membutuhkan waktu untuk berjalan optimal.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, pembentukan kabinet yang “super gemuk” menjadi salah satu hambatan besar bagi kinerja ekonomi yang efektif.

Esther menyebutkan bahwa adanya kementerian baru atau yang dipecah akan menciptakan nomenklatur baru yang membutuhkan waktu hingga 1-2 tahun untuk tertata dengan baik. Proses ini dikhawatirkan memperlambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Esther menyampaikan kekhawatirannya bahwa waktu yang seharusnya digunakan untuk fokus pada implementasi kebijakan ekonomi dan pembangunan justru tersita oleh pengurusan administrasi dan kelembagaan. “Seharusnya bisa langsung bekerja, tetapi malah harus mengurus administrasi dan kelembagaan,” ujar Esther saat dihubungi Akurat.co, Kamis (24/10/2024).

Perubahan RKAKL dan DIPA yang signifikan akibat penambahan lembaga baru tentu memerlukan penyesuaian dari segi anggaran. Dalam konteks fiskal, Sri Mulyani telah menegaskan pentingnya menjaga defisit anggaran tetap terkendali meskipun ada tekanan dari kebutuhan anggaran untuk kementerian baru. Tantangan fiskal juga semakin besar dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan dapat tercapai dalam waktu dekat.

Namun, dengan struktur kementerian yang lebih kompleks, pemerintah dihadapkan pada risiko efisiensi yang menurun. Koordinasi lintas lembaga, penyesuaian nomenklatur, dan penyiapan infrastruktur kelembagaan akan memakan waktu, yang pada akhirnya bisa memperlambat pelaksanaan program-program ekonomi prioritas.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk fokus pada efisiensi dan optimalisasi kinerja kementerian yang ada. Esther Sri Astuti menyarankan agar pemerintah mempercepat proses set-up kementerian baru dengan pendekatan manajemen yang lebih terstruktur.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kementerian dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara cepat tanpa mengorbankan target-target ekonomi jangka pendek. Di sisi lain, Sri Mulyani juga diharapkan mampu mengelola anggaran dengan hati-hati, memastikan bahwa peningkatan belanja akibat restrukturisasi kementerian tidak menyebabkan ketidakseimbangan fiskal yang besar.