Demi Stabilitas Fiskal, RKAKL dan DIPA APBN 2025 Dirombak

Dengan munculnya kementerian dan lembaga baru, tantangan terhadap stabilitas fiskal Indonesia semakin besar. Dalam kabinet yang lebih besar, terdiri dari 48 kementerian dan 56 wakil menteri, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi krusial demi menjaga stabilitas fiskal negara.

Menurut Chief Economist PermataBank, Josua Pardede, perombakan RKAKL dan DIPA oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kabinet baru ini membawa dampak signifikan terhadap stabilitas fiskal. Dengan adanya tambahan kementerian dan lembaga, pengeluaran anggaran diperkirakan akan meningkat dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

 

Baca Juga: Kebut Program 3 Juta Rumah, Kementerian ATR Mulai Inventarisasi Tata Ruang

Kabinet yang lebih besar tentunya memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar, sementara di sisi lain, pendapatan negara yang belum mengalami peningkatan signifikan dapat memicu tekanan pada defisit anggaran.

 

"Tantangan utama adalah menjaga agar anggaran tetap efektif dan efisien tanpa mengorbankan stabilitas fiskal," ujar Josua saat dihubungi Akurat.co (24/10/2024).

Sri Mulyani, yang kembali memegang posisi Menteri Keuangan, dikenal dengan pendekatan fiskal konservatifnya. Salah satu prioritas utama Sri Mulyani adalah menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan memastikan rasio utang pemerintah tetap terkendali di bawah 60% dari PDB.

 

Langkah ini bertujuan untuk menjaga Indonesia tetap berada dalam kondisi fiskal yang sehat. Namun, tambahan kementerian dan lembaga baru menambah tantangan bagi Sri Mulyani. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan peningkatan pengeluaran dengan target menjaga defisit fiskal. 

 

"Jika tidak ada peningkatan signifikan dalam pendapatan negara, pengeluaran yang meningkat ini bisa menekan anggaran," kata Josua. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati dan peningkatan pendapatan negara melalui kebijakan yang tepat menjadi faktor penting.

Dalam kabinet Prabowo, terdapat sejumlah kebijakan baru yang menuntut alokasi anggaran besar, seperti program swasembada pangan, energi, dan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis. Program-program ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan memberikan tantangan tambahan dalam hal pengelolaan anggaran negara.

"Ibu Sri Mulyani, yang terus menduduki posisi Menteri Keuangan, diharapkan akan mampu merancang anggaran yang mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru Presiden Prabowo, seperti program swasembada pangan, energi, serta program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis," tambahnya.

Sri Mulyani diharapkan dapat merancang anggaran yang mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru tersebut. Keseimbangan antara pengeluaran yang bertambah dan target defisit fiskal yang konservatif akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas fiskal di bawah pemerintahan baru ini.

 

"Keseimbangan antara pengeluaran yang bertambah akibat penambahan kementerian dan lembaga baru dengan target defisit fiskal yang konservatif ini akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia," akhir josua.