Anggaran IKN di APBN 2025 Capai Rp15 Triliun

AKURAT.CO Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwasanya anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam APBN 2025 mencapai Rp15 triliun.

"Itu dipecah jadi Rp5,89 triliun untuk Otorita IKN (OIKN) dan Rp9,11 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Thomas di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Tapi, dia juga bilang kalau angka itu bisa berubah tergantung kebutuhan pemerintah yang akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Jadi, angka itu fleksibel, dan banyak ruang yang diberikan ke Pak Prabowo untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Godok Aturan Reklamasi Tambang di IKN

Dia juga mengingatkan pemerintahan berikutnya untuk tidak hanya bergantung pada APBN untuk mendanai IKN, karena anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk menutupi 20% dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru ini. Sejak 2022, total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mencapai Rp76,5 triliun, dengan rincian Rp5,5 triliun di 2022, Rp27 triliun di 2023, dan Rp44 triliun di 2024.

Angka itu setara dengan 16,42% dari total dana Rp466 triliun yang diperkirakan pemerintah untuk proyek ini. Dengan mempertimbangkan hal itu, Thomas bilang pemerintahan selanjutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pendanaan IKN melalui investasi swasta.

Dia menegaskan bahwa pemerintah mendatang harus mempercepat upaya untuk menarik investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk pembangunan IKN. "Bagaimana cara menarik investasi lebih cepat, itu yang perlu dipikirkan. Itu tugas kabinet berikutnya, tentu dengan kerja sama dari OIKN dan Satgas Pembangunan IKN," ujarnya.

Meski ada tantangan dalam pembiayaan, Thomas yakin pengembangan IKN tetap akan berjalan karena Prabowo sudah berkomitmen untuk itu. "Pak Prabowo sudah sering bilang bahwa dia (Prabowo) berkomitmen IKN akan terus berlanjut. Dia pasti akan mencari cara agar investasi swasta masuk, baik dari dalam maupun luar negeri. Itu jadi tugas yang harus diselesaikan," tambahnya.