RUU Pilkada Rusak Iklim Investasi dan Ekonomi

AKURAT.CO Berbagai elemen masyarakat di beberapa kota menggelar demonstrasi menyusul proses pembahasan RUU Pilkada yang berlangsung sangat cepat. Aksi ini terjadi setelah Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada pada Rabu (21/8), dengan rencana pengesahan oleh DPR pada Kamis (22/8/2024).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, kesalahan DPR dalam mengelola kebijakan menjadi faktor utama di balik gangguan tersebut. "Kesalahan fatal DPR yang memicu aksi massa di berbagai wilayah hari ini merupakan penyebab ekonomi jadi terganggu," ungkap Bhima kepada Akurat.co, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, ia menilai bahwa masalah utama bukan berasal dari luapan ekspresi masyarakat, tetapi dari ketidakpastian kebijakan dan risiko terhadap stabilitas politik jangka panjang. Bhima menjelaskan, lambatnya konsumsi rumah tangga dan terganggunya perdagangan merupakan dampak langsung dari kebijakan yang salah.

Baca Juga: RUU Pilkada Bawa Sentimen Buruk ke Rupiah

Ia juga menyoroti ketidakpastian regulasi yang disebabkan oleh perubahan aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diubah oleh DPR setelah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Bisa dibayangkan aturan yang sudah disahkan oleh MK soal pilkada kemudian diutak-atik oleh DPR, ini kan artinya tidak ada kejelasan regulasi," katanya.

Selain itu, Bhima juga menambahkan bahwa ketidakpastian ini membuat investor dan pelaku usaha khawatir akan perubahan aturan yang tidak konsisten. Bhima juga mencatat risiko politik dari upaya DPR dalam mengesahkan RUU Pilkada, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mempengaruhi stabilitas politik di berbagai daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur. "Harusnya pemerintah dan DPR ciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan dan terukur," tegas Bhima.

Ia memperingatkan bahwa ketidakpastian dan ketidakstabilan politik dapat memaksa pelaku usaha dan investor untuk mempertimbangkan negara lain sebagai alternatif. "Sekali lagi yang menciptakan sentimen negatif ke pasar modal dan ekonomi hari ini adalah DPR," tukasnya.