Revisi PP 5/2021 Untuk Tingkatkan Investasi

AKURAT.CO Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui upaya pempermudah perizinan berusaha. Salah satu langkah yang diambil adalah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah regulasi turunan yang sangat penting dari Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini revisi PP tersebut telah mencapai tahap akhir, yakni sekitar 95% dari keseluruhan proses.

"PP ini bertujuan untuk merombak total sistem perizinan berusaha di Indonesia. Kita telah berhasil menerbitkan sekitar 9,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS)," katanya dalam Forum Konsultasi Publik yang berlangsung di Batam, dikutip Sabtu (3/7/2024).

Susiwijono menambahkan, meskipun regulasi ini sudah menunjukkan hasil positif, pemerintah terus berupaya untuk menyesuaikan regulasi sesuai dengan kebutuhan terbaru, terutama terkait perizinan dasar. "Kami akan terus melakukan review untuk memastikan perizinan dasar sesuai dengan kebutuhan saat ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Yuliot, yang hadir secara virtual, menjelaskan bahwa revisi ini juga akan mencakup detail terkait persetujuan lingkungan dan regulasi bangunan gedung. "Kita akan memperbaiki tata kelola persetujuan bangunan dan konstruksi dalam revisi ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha," katanya.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi. Forum ini telah digelar di berbagai kota di seluruh Indonesia, sebelum diadakan di Batam.

Susiwijono juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap positif dengan pertumbuhan di atas 5% pada kuartal II-2024 dan pengendalian inflasi yang baik. "Para calon investor masih sangat antusias untuk berinvestasi di Indonesia, terutama karena keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam berbagai proyek strategis," tambahnya.

Proses revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 diharapkan selesai dan disahkan oleh Presiden dalam waktu dekat, namun pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat. "Kami juga sedang mempersiapkan aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menuntut kita untuk memenuhi standar internasional," jelas Susiwijono.

Sebagai bagian dari proses aksesi OECD, pemerintah akan meluncurkan Tim Nasional Percepatan Aksesi OECD yang akan menangani 26 sektor, termasuk investasi dan perizinan berusaha.

Forum ini juga menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, serta dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan profesional.