Akurat

Belanja Pemda Digenjot, Saldo di Bank Susut

Silvia Nur Fajri | 27 April 2024, 18:54 WIB
Belanja Pemda Digenjot, Saldo di Bank Susut

AKURAT.CO Menurut laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara mencapai Rp611,9 triliun per 31 Maret 2024, setara 18,4% pagu APBN 2024.

Belanja itu terdiri dari pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp427,6 triliun, mengalami peningkatan signifikan sebesar 23,1% secara tahunan (year on year/yoy) atau sekitar 17,3% dari pagu APBN 2024.

Searah,penyaluran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp184,3 triliun. Realisasi ini mencapai 21,5% dari pagu, dan tumbuh 7,6% dari periode sama tahun lalu.

Baca Juga: Menkeu Ungkap Anggaran Pembangunan IKN Tembus Rp72,1 T dalam 3 Tahun Terakhir

 

Pertumbuhan realisasi belanja negara utamanya transfer ke daerah terefleksi dari belanja pemerintah daerah atau pemda yang terus digenjot.

Hal ini berdasarkan catatan terbaru dari Bank Indonesia dan Lembaga Biro Umum dan Tata Usaha Negara (LBUT) yang menunjukkan bahwa simpanan dana Pemerintah Daerah (Pemda) di bank menurun dalam beberapa tahun terakhir. 

Data menunjukkan bahwa pada Maret 2024, simpanan Pemda di bank mencapai Rp185,74 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan penurunan sebesar Rp15,61 triliun atau 7,94% dari posisi tahun sebelumnya (year on year/yoy), meskipun terjadi kenaikan sebesar Rp7,12 triliun atau sekitar 4,10% dari posisi bulan sebelumnya (month to month/mtm).

Mayoritas dana Pemerintahan Daerah  (Pemda) yang ada di perbankan berbentuk giro, sekitar 79,3%, sementara deposito mencapai 17,6% dan tabungan hanya 3,07%. 

"Levelnya (simpanan Pemda di bank) menurun dalam tiga tahun terakhir, atau hampir sama dengan tahun 2021," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Dirinci, dana pemda yang mengendap di bank menunjukkan penurunan. Pada Maret 2022, pemerintah daerah memiliki account di bank mencapai Rp202 triliun. Selanjutnya di 2023 sebesar Rp196,5 triliun dan 2024 sebesar Rp180,96 triliun

Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan investasi Pemda dalam pembangunan daerah mereka.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.