Dirjen Pajak Sebut Tax Transaksi Kripto Tembus Rp112 M di 2024, Tanggapi Usulan Penyesuaian Tarif

AKURAT.CO Menurut informasi dari Dirjen Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, sejak awal tahun hingga saat ini, penerimaan pajak dari transaksi kripto telah mencapai Rp112 miliar.

Detailnya, sekitar Rp 52 miliar berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan Rp 59 miliar dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Untuk tahun 2024 transaksi kripto terkumpul pajak Rp112 miliar. PPh ada di angka Rp52 miliar, sedangkan PPN Rp59 miliar khusus untuk transaksi kripto," kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN KITA, Jumat (26/4/2024).

Baca Juga: Dinilai Memberatkan, Pelaku Industri Kripto Minta Pemerintah Pertimbangkan Penyesuaian Tarif Pajak

Menurutnya, transaksi kripto yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68 tahun 2022.

Tarif pajaknya adalah 0,11% untuk PPN dan 0,1% untuk PPh. Menurutnya, tarif tersebut hampir sebanding dengan pajak atas transaksi saham di perusahaan.

Namun, Suryo juga menyampaikan bahwa ada beberapa pelaku perdagangan yang menginginkan revisi terhadap nilai pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, Kemenkeu akan meninjau kembali besaran tarifnya untuk melihat dampaknya pada transaksi kripto.

"Ada pelaku yang juga mendorong revisi. Kami akan review lagi, kira-kira seperti apa. Apakah betul dengan pajak yang sudah sedemikian rendah memberikan dampak pada transaksi kripto itu sendiri atau mungkin ada penyebab yang lain," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengaku terus menerima masukan dari pelaku industri terkait usulan penurunan tarif pajak transaksi kripto.

"Ini totalnya (PPh dan PPN) sudah sekitar 0,21%, sudah melebihi platform fee kebanyakan penyedia transaksi kripto saat ini," kata Tirta di sela Crypto Outlook 2024 yang diselenggarakan Reku, Jumat malam (15/12/2023).