Rawan Dipolitisasi, Ekonom Soroti Belanja Bansos Rp496 T di APBN 2024
AKURAT.CO Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya belanja negara terkait bantuan sosial atau bansos disorot lantaran sarat dipolitisasi dan terlalu besar porsinya.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina yang juga Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Junaidi Rachbini di sela Diskusi Universitas Paramadina bertajuk Masalah APBN, Utang dan Tax Ratio Rendah,PR Presiden Yang Akan Datang di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Ia menilai pengelolaan APBN perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pengeluaran.
Baca Juga: Mahfud MD Janji Bansos akan Lebih Banyak dan Tepat Sasaran Jika Menang Pilpres 2024
Ia juga mencermati ketidakseimbangan kinerja APBN antara penerimaan dan pengeluaran, yang termanifestasi melalui peningkatan terus-menerus dalam pengeluaran, seperti alokasi dana bansos yang mencapai Rp496 triliun untuk tahun 2024.
"Kita menghadapi permasalahan APBN yang mengalami penyalahgunaan, terutama dari sisi pengeluaran. Dengan Bansos mencapai Rp496 triliun, utang yang belum dibayar Rp500 triliun, alokasi pendidikan sebesar 20 persen (dari APBN) mencapai Rp600 triliun, dan transfer daerah sebesar Rp800 triliun. Apakah perlu penambahan lainnya?," kata Didik.
Ditambahkan, APBN juga rawan dipolitisasi terutama dengan masuknya tahun pemilihan umum (pemilu) Presiden. Oleh karena itu, ia menganjurkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran APBN.
"Jadi, sisi pengeluaran mengalami tekanan, terutama jika tidak ada kontrol yang memadai dari kalangan akademisi. Politik bisa menciptakan hegemoni dan maksimalisasi pengeluaran anggaran, oleh karena itu perlu pendekatan yang rasional," imbuhnya.
Di lain sisi, Didik juga mengingatkan masyarakat untuk bersikap kritis dalam memilih pemimpin berikutnya dan menghindari buaian atau janji-janji manis."Jadi, janji-janji Presiden, apakah itu realistis dan sumber keuangannya dari mana, itu pertanyaan yang perlu diajukan secara kritis," sambungnya.
Selanjutnya, ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan tax ratio Indonesia tidak sebesar negara lain yang telah mencapai puluhan persen, menambahkan dimensi perhatian terhadap isu pengelolaan APBN. (Elza Hayarana Sahira)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
