Demi Indonesia Emas 2045, RI Perbarui Dokumen IBSAP

AKURAT.CO Indonesia telah menyusun pembaruan dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang selaras dengan Visi Indonesia 2045 dan hasil Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-15 atau COP-15 CBD (Convention of Biological Diversity).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menyampaikan bahwa hal tersebut bertepatan dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015-2020.

“Pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan dukungan berbagai pihak dan mitra pembangunan, kami telah menyusun new IBSAP yang saat ini terbuka untuk memberi masukan agar kami bisa menyempurnakan dokumen IBSAP tersebut,” kata Deputi Vivi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023).

Baca Juga: Dampak Kebakaran Bromo, Hilangnya Keanekaragaman Hayati Dan Sumber Air

Kemudian, Vivi menjelaskan bahwa pembaruan dokumen IBSAP disusun selaras dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 dengan menetapkan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati di antara 45 indikator pembangunan.

Sementara pada 2023, Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023 tentang pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu diperkuat menjadi dokumen yang strategis dan mendorong ekonomi lebih hijau.

“New IBSAP yang sejalan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 ini diharapkan mampu diperkuat dan diimplementasikan, karena ke depannya IBSAP menjadi dokumen yang sangat strategis, mengingat Indonesia ingin mendorong ekonomi yang lebih hijau,” ucap Deputi Vivi.

Sehingga dokumen pembaruan IBSAP akan diupayakan berkekuatan hukum, terbuka dan dinamis, serta mendapat dukungan teknologi dan pendanaan berkelanjutan, tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan, serta memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan, pentingnya mendiseminasikan isu keanekaragaman hayati kepada seluruh aktor pembangunan.

“Isu keanekaragaman hayati ini diharapkan dapat diangkat sebagai isu strategis nasional dan menjadi aset bangsa, karena isu ini berperan besar dalam mengatasi triple planetary crisis,” ungkap Direktur Medrilzam.